Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi krisis sosial yang serius. Data yang muncul dari berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar tindakan kriminal individual, tetapi juga merupakan refleksi dari masalah struktural dalam masyarakat, seperti ketimpangan gender, lemahnya perlindungan hukum, serta rendahnya kesadaran sosial terhadap perlindungan korban.
Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 365 kasus yang dilaporkan, dengan Kota Palu sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi (Kabar68, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi masalah sosial yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta masyarakat.
Secara global, kekerasan seksual juga merupakan fenomena yang luas dan mengkhawatirkan. Penelitian yang dikutip oleh World Health Organization menunjukkan bahwa sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun oleh orang lain (Hairi, 2015). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada tingkat lokal, tetapi merupakan masalah global yang menembus berbagai lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, meningkatnya laporan kasus kekerasan seksual setiap tahun menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada masih belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.
Kekerasan seksual juga memiliki dampak yang sangat luas bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan tidur, penurunan berat badan, sakit kepala, serta rasa tidak nyaman pada organ reproduksi.
Selain itu, korban juga dapat mengalami trauma psikologis seperti depresi, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, serta ketakutan terhadap lingkungan sosial yang mengingatkan mereka pada peristiwa kekerasan yang dialami (Napitupulu & Sihotang, 2023). Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kondisi individu korban, tetapi juga dapat menghambat perkembangan sosial dan pendidikan mereka, terutama jika korban adalah anak-anak.
Lebih jauh lagi, kekerasan seksual juga dapat mempengaruhi perkembangan otak, sistem saraf, serta kesehatan reproduksi korban. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami pada usia dini dapat meninggalkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak (Napitupulu & Sihotang, 2023).
Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan persoalan kesehatan masyarakat dan pembangunan sosial.
Upaya penanganan kekerasan seksual sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu langkah penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap korban serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku.
Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan fasilitas layanan bagi korban, serta lambatnya proses peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual (Sugiyono, 2018).
Selain pendekatan hukum, upaya pencegahan kekerasan seksual juga perlu dilakukan melalui pendekatan sosial dan pendidikan. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak mengenai batasan tubuh, keamanan diri, serta pentingnya melaporkan tindakan yang mencurigakan.
Pendidikan ini dapat membantu anak memahami hak-hak mereka serta meningkatkan keberanian untuk melaporkan jika mengalami kekerasan seksual. Selain itu, sekolah dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak serta perempuan.
Pada akhirnya, kekerasan seksual merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif. Tanpa adanya kerja sama yang kuat dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat, upaya untuk mengurangi kasus kekerasan seksual akan sulit mencapai hasil yang optimal. ***
Oleh Suharni Montjai, Suriani, Penulis Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palu
