PALU, MERCUSUAR – Bertempat di Jalan Malontara, Kelurahan Pengawu, Selasa malam (17/10/2023) digelar reses atau jaring aspirasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Armin.
Dalam sesi tanya jawab, salah seorang warga RW 7, Jalan Malontara, Kelurahan Pengawu, Anti berharap agar penyaluran bantuan usaha kecil diberikan secara langsung. Sebab beberapa kali usulan meraka ke pemerintah, namun tidak pernah terealisasikan.
“Kalau bisa pak, bantuan usaha disalurkan langsung saja. Karena sudah beberapa kali didata. Tapi sampai sekarang tidak ada bantuannya. Takutnya ada yang bermain memanipulasi data. Justru yang dapat bantuan, mereka yang tidak memiliki usaha. Jadi kasian kami yang punya usaha. Ribet buat proposal, tapi tidak dapat bantuan usaha,” ungkapnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Palu menjelaskan bahwa untuk bantuan usaha (UMKM) tidak diprioritaskan untuk perorangan. Persyaratannya cukup hanya KTP.
Untuk memudahkan warga melakukan koordinasi dan komunikasi, Armin memberikan nomor handphonennya kepada peserta reses.
“Saya buktikan bantuan itu terwujud pada tahun 2024. Agar tidak ada dusta diantara kita, catat nomor hp saya,” ujar Ketua DPRD Palu sambil menyebut nomor handphonennya. Disambut senyum sumringah oleh warga yang mengikuti reses.
Bahkan Armin memudahkan warga yang ingin membuat proposal untuk bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan menyetor KTP dan nama usahannya, nanti pihaknya yang akan membuatnya.
“Jadi kalau ada yang ingin membuat proposal untuk bantuan KUBE, kirim saja KTP dan nama usahanya. Nanti kami yang buatkan. Tapi untuk tahun 2024. Karena untuk 2023, telah selesai pembahasan penganggaran biaya tambahan (ABT). Saya tetap masukan apa usulannya. Terserah komiu mau pilih saya nanti atau tidak, yang penting niat saya ingin membantu,” ucapnya.
Sementara, warga lainnya mempertanyakan belum terbangunnya jembatan penghubung antara Kelurahan Pengawu dan Palupi.
“Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembangunan jembatan itu direalisasikan. Perencanaan dulu akan dibangun jembatan gantung,” ungkap warga.
Menjawab pertanyaan tersebut, Armin menjelaskan bahwa pbsngunsn jembatan yang melintas sungai Lewara, merupakan kewenangan dari pusat.
“Untuk ini, urusannya sangat sulit. Walaupun sudah diusulkan di Musrembang, namun izinnya dari pusat. Dulu pernah kita usulkan untuk pembangunan jembatan gantung, tapi tidak diperbolehkan. Urusannya sangat ribet. Izinnya harus dari Balai sungai pusat. Kalau mereka tidak izinkan, ya tidak bisa. Itu kendala Pemerintah Kota. Namun saya akan coba tanyakan lagi kepada Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku jika warga sungkan mengungkapkan unek-uneknya secara langsung, boleh menghubunginya melalui telepon seluler. Atau mengisi kolom quesioner yang telah disediakan oleh panitia reses.**(red)
