PALU, MERCUSUAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja 100 hari Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Ketua Fraksi PKS, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyebut kepemimpinan pasangan tersebut telah menunjukkan langkah awal yang serius dan kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Fraksi PKS menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur telah menunjukkan langkah awal yang serius dan kolaboratif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Wiwik dalam konferensi pers di Kantor DPW PKS Sulawesi Tengah, Senin (9/6/2025).
Ia menyoroti komitmen Gubernur dalam membangun pemerintahan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol desa di Kabupaten Sigi.
“Komitmen Gubernur dalam mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif bukan hanya slogan, tetapi terbukti melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan,” katanya.
Kehadiran seluruh bupati dan wali kota dalam peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah juga dianggap sebagai simbol kekompakan kepala daerah di wilayah tersebut.
Di bidang pendidikan, Fraksi PKS mengapresiasi langkah Gubernur yang menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyediakan beasiswa S2 luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN) yang kompetensinya dibutuhkan daerah.
“Kami mengapresiasi terobosan di bidang pendidikan, khususnya kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan beasiswa S2 luar negeri,” ucap Wiwik.
Fraksi PKS juga menyambut baik rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Rencana itu dinilai strategis untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok. Namun, Wiwik mengingatkan agar pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional.
“BUMD Pangan adalah langkah positif, tetapi harus dikelola secara profesional dan jangan sampai diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten hanya karena kedekatan politik,” tegasnya.
Fraksi PKS turut menyoroti pentingnya petunjuk teknis dalam pelaksanaan edaran “Sulawesi Tengah Berjamaah” yang mengajak ASN dari berbagai agama untuk meluangkan waktu beribadah di tengah aktivitas kerja.
“Fraksi berharap edaran ini tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi diikuti dengan petunjuk teknis yang jelas agar bisa diterapkan secara merata di OPD,” jelasnya.
Terkait reformasi birokrasi berbasis “Jovit” (Job Fit), Fraksi PKS menilai masih perlu pembenahan, mengingat sejumlah posisi strategis masih diisi oleh pejabat lama.
“Kami berharap reformasi birokrasi tidak hanya mengganti nama program, tetapi benar-benar menghadirkan sosok-sosok baru yang kompeten, tangguh, dan berani membawa perubahan,” tutup Wiwik.
Sebagai partai pengusung, Fraksi PKS menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kinerja kepala daerah dengan dukungan serta kritik dan masukan konstruktif demi kemajuan Sulawesi Tengah.TIN
