DONGGALA, MERCUSUAR – Sebagian anggota DPRD Kabupaten Donggala memberikan penilaian terhadap 100 hari kepemipinan Bupati Donggala Vera Elena Laruni Bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan (Vegata), khususnya dalam kegiatan terkait penanganan korupsi, efisiensi anggaran, pelayanan publik, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) birokrasi.
Pandangan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Donggala, Mohamad Irvan yang menilai dari sisi penaganan korupsi dalam hal pencegahan, dilihatnya kepimpinan Vegata yang diusung Partai Perindo dan PDI-P itu, telah menyampaikan kepada seluruh jajarannya dalam setiap pertemuan bahwa dalam masa kepemimpinan Vegata tidak ada pejabat atau PNS yang bermain projek dengan tujuan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu, dan apabila itu terjadi maka tindak tegas, berupa dicopot dari jabatan bahkan sampai pemecatan akan dilakukan bupati.
“Hal ini menurut kami adalah langkah yang sangat baik, dalam hal pencegahan korupsi dan kami sebagai mitra kerja sangat mendukung cara tersebut,” ujar Sekretaris Partai Golkar Donggala itu.
Terkait dengan penindakan korupsi, Moh. Irvan belum melihat atau pun mendengar adanya pelaku korupsi, namun demikian sebagai mitra akan memberikan dukungan bilamana pemerintahan Vegata berani mendorong apparat penegak hukum (APH) untuk menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di masa lalu yang sampai dengan hari ini belum tuntas, tandasnya.
Dari sisi efisiensi anggaran, ia menilai Bupati Vera sudah melakukannya dengan baik, yang dibuktikan dengan telah dilakukkan pergeseran anggaran sekira Rp40 miliar yang diambil dari semua organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari sisi pelayanan publik, dilihatnya sesuai fakta bahwa salah satu program yang telah diluncurkan oleh bupati adalah aplikasi Lapor Bupati dan manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.
“Tentu terobosan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Donggala terhadap keluhan masyarakat yang begitu mudah diakses,” terangnya.
Sementara dari sisi pengelolaan SDM di birokrasi, menurutnya belum melihat perbaikan, karena belum ada pelantikan pejabat di semua jajaran OPD.
Namun ia telah memberikan rekomendasi kepada bupati melalui rapat paripurna penyerahan LKPj Bupati tahun anggaran 2024, dimana salah satu poin penting adalah meminta kepada bupati untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja OPD ,sekaligus penguatan untuk melakukan perbaikan SDM birokrasi yang ada di Kab. Donggala.
“Kami meyakini bupati akan melakukannya dalam waktu cepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” terangnya.
Pendapat lain disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Donggala, Kelvin Soputra menilai pada aspek penanganan korupsi, Bupati Vera memiliki komitmen tinggi pada pemberantasan korupsi yang bisa dilihat dari beberapa temuan yang sudah diserahkan ke APH untuk segera ditindaklanjuti.
Demikian pula pada efisiensi anggaran, dinilainya Bupati Vera telah memaksimalkan kebijakan pengefisiensian anggaran untuk program kegiatan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dan beberapa pemberdayaan masyarakat lainnya.
Adapun dalam hal peningkatan pelayanan publik, salah satunya layanan Lapor Bupati merupakan satu terobosan yang diluncurkan agar setiap warga, bisa mengakses langsung kepada Bupati Donggala dalam memberikan informasi penting terkait pembangunan.
Disamping itu, Bupati Donggala sudah menganggarkan mesin cetak E-KTP, akte, dan lainnya di beberapa kecamatan, yang menandakan hal ini merupakan sebuah langkah yang ingin memastikan pelayanan publik terlayani dengan baik.
Sementara terkait pengelolaan SDM birokrasi, dinilainya sudah sangat jelas dalam setiap moment tertentu, Bupati Vera selalu berpesan agar birokrasi di lingkup pemerintah Donggala harus bekerja optimal, dan tidak boleh ada indikasi bermain proyek APBD.
Diinformasikannya bahwa dalam waktu dekat, Bupati Donggala juga akan melakukan perombakan di lingkup Pemerintah Donggala, yang merupakan bagian dari pengelolaan SDM birokrasi. Hal ini menunjukkan bupati ingin jabatan penting di Kabupaten Donggala diisi oleh ASN yang memiliki integritas, kompetensi dan inovasi.
“Pemerintahan Vera Laruni – Taufik Burhan sangat responsif terhadap kepentingan masyarakat luas. Saya belum melihat sisi negatif dari serangkaian proses 100 hari kerjanya,” tegas Politisi Perindo itu.
Hal senada disampiikan Ketua Fraksi PAN DPRD Donggala, Abdul Halim yang menilai kinerja 100 hari Bupati Vera cukup baik, dari sisi semangat pemberantasan korupsi, maupun efisiensi anggaran serta pelayanan publik.
“Menyangkut pelayaan publik, sudah mendekati sempurna, seperti yang kita lihat beliau tanggap dalam setiap bencana yang terjadi, sudah berada di lokasi bencana pada hari itu juga,” terangnya.
Sementara terkait peningkatan SDM pejabat birokrasi, menurutnya belum terlaksana karena kegiatan pelatihan dalam rangka meningkata SDM pejabatdi setiap OPD belum dilaksanakan.
Terlepas dari hal tersebut, ia juga berharap dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD murni, agar dilaksanakan secepatnya sebelum dilaksanakan pembahasan APBD perubahan.
“Semaksimal mungkin kegiatan dalam APBD murni harus diselesaikan di APBD murni. Ini yang belum terlaksana,” tandasnya.
Beberapa anggota DPRD Donggala, yang dimintai pendapatnya, masih enggan berkomentar. Hal ini terkait kemampuan SDM legislatif Donggala yang juga terlihat memiliki keterbatasan kemampuan dalam berkomunikasi publik. HID
