PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI, untuk memantau persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di Provinsi Sulteng, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (4/6/2024).
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI yang diketuai Ahmad Doli Kurnia Tandjung tersebut, disambut langsung oleh Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura bersama Sekretaris Provinsi Sulteng, Novalina, unsur Forkopimda, perwakilan KPU dan Bawaslu, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah. Turut hadir, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo.
Dalam sambutannya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa 2024 adalah tahun paling padat dengan agenda Pemilu, di mana pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Pilkada serentak dihelat di tahun yang sama.
“Ini perdana dalam sejarah Pemilu di Indonesia,” kata Ahmad Doli.
Olehnya, ia menekankan Komisi II akan mengawal persiapan dan kesiapan jelang Pilkada serentak, agar tahapannya berjalan dengan benar dan lancar.
Kesuksesan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 yang dihelat di saat pandemi Covid-19, menurutnya, dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara, untuk memastikan Pilkada serentak 2024 menuai sukses serupa.
“Karena itu kita betul-betul harus mempersiapkan Pilkada serentak 2024, utamanya di beberapa tempat yang dipetakan rawan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian jajaran Komisi II DPR RI, yang berkunjung ke daerah guna memastikan kesiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulteng.
“Semoga kunjungan ini dapat memberikan pemahaman yang baik, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” ujar Rusdy.
Ia juga mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi, mendukung Pilkada serentak yang demokratis di Sulteng.
Rusdy menyampaikan, Pemprov Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Di antaranya melalui bantuan dana hibah Pilkada 2024 yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke KPUD dan Bawaslu Provinsi Sulteng, masing-masing senilai Rp76,93 miliar dan Rp23,75 miliar.
Selanjutnya, untuk menjamin netralitas ASN, BKD Provinsi Sulteng menerbitkan Surat Nomor 800/418/BKD tanggal 4 Agustus 2022 perihal imbauan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulteng.
Melalui surat tersebut, Gubernur mengimbau para Kepala Daerah dan pimpinan OPD, agar menginstruksikan jajaran ASN di lingkup masing-masing untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat, dibentuk tim gabungan yang terdiri dari personel Satpol PP, Polda, dan Korem, yang bertugas melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah yang dianggap rawan konflik selama masa Pilkada. */IEA
