PALU, MERCUSUAR – Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret.
Safri meminta pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan BUMN sektor pertambangan untuk mengakuisisi PT GNI sebagai upaya penyelamatan industri strategis nasional.
Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum penting bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan, langkah penyelamatan tidak boleh hanya berorientasi pada kelangsungan perusahaan, tetapi juga harus menjamin perlindungan penuh terhadap para pekerja yang terdampak PHK.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator PKB dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu menilai isu kolapsnya GNI menjadi alarm keras atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel.
Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam harus dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar retorika.
Safri juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional, termasuk peningkatan porsi kepemilikan domestik melalui BUMN dan pengusaha nasional.
Dalam pernyataannya, ia turut mengutip pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengenai dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia.
“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” kata Safri.
Ia menegaskan, keterlambatan pemerintah dalam mengambil keputusan tidak hanya berpotensi merugikan pekerja, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal harga diri bangsa, langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya.TIN
