JAKARTA, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola bersama 47 kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan komitmen pembangunan MPP disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/03/2020).
Menteri Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.
“MPP menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,”ujar Tjahjo.
Sejak 2017 hingga saat ini telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.
Inovasi pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan. Digitalisasi pelayanan memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau.
MPP juga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. Sebab kunci dari efektifitas kehadiran MPP adalah integrasi sistem pelayanan yang memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi.
Efektivitas ini juga dirasakan masyarakat karena cukup hadir pada satu tempat, mereka mendapatkan berbagai layanan. Di MPP ini, lanjut Tjahjo layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan juga menghemat waktu.
“MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” jelas Tjahjo.
Melalui MPP juga katanya, diharapkan mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tantangan ini, karena bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah.
Senada dengan Tjahjo, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola melalui Kepala Biro Humas dan Protokol, Mohammad Haris berharap MPP di Pemprov Sulteng lebih optimal dan efektif serta membangun bersinergitas dengan beberapa steakholder pelayanan publik agar lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan.
“Tujuan dilaksanakan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik hari ini antara lain menfasilitasi terjalinnya komunikasi,” ujar Haris menirukan penyampaian Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB, Diah Natalisa.
Menurut Diah, lanjut Haris, penyampaian informasi dan juga knowledge sharing dilaksanakan antara kabupaten dan kota dalam proses pembangunan Mal Pelayanan Publik.
Selain penandatanganan, juga diadakan knowledge sharing dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Hadir mendampingi Gubernur Longki, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Bunga Elim Somba, Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Nahardi, Karo Humas Protokol Mohammad Haris Kariming, Kepala Bagian Protokol, Edy Lesnusa, Kepala Bidang DPMPTSP, Asraf.BOB
