Pertemuan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan Wagub Sulteng, Ma’mun Amir menerima Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di ruang kerja gubernur, Selasa (28/9/2021). Foto: Biro Adpim
PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura menyatakan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban HAM pada keluarga yang terlibat PKI.
“Saya melihat mereka memiliki ibadah yang kuat, pengetahuan agama mereka sangat baik dan mungkin lebih baik dari kita. Olehnya saya terus mengambil kebijakan untuk melibatkan mereka dalam segala kegiatan pemerintahan,” kata Rusdy Mastura.
Hal itu dikemukakan ketika menerima Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik di ruang kerja gubernur, Selasa (28/9/2021).
Untuk penyelesaian konflik sosial Poso katanya, Pemprov Sulteng telah memberikan dukungan kepada TNI sebesar Rp 1, 6 miliar dan Polri Rp 2 miliar agar proses penyelesaian permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.
Demikian juga ke depan, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 30 miliar untuk menyelesaikan harapan masyarakat Poso. Begitupun juga untuk penyelesaian dampak bencana 28 September 2018.
“Setelah kami melaksanakan tugas langsung mengambil kebijakan untuk secepatnya menyelesaikan masalah dan kendala percepatan rehab dan rekon dampak bencana,” katanya.
Ia menegaskan, untuk percepatan penyelesaian bencana ini pemerintah provinsi harus mengambil alih. Untuk menyelesaikan permasalahannya pemda sudah mengalokasikan anggaran Rp 61, 8 miliar pembebasan lahan percepatan pembangunan hunian tetap serta rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti pembangunan Jembatan IV Kota Palu.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Taufan menyampaikan, kunjungannya ke Sulteng untuk menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati bersama Gubernur Sulteng dan Ketua Komnas HAM RI di Jakarta.
Ia menyampaikan rasa bangga atas perhatian Gubernur Sulteng selama ini untuk korban pelanggaran HAM berat di Sulteng.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
“Penyelesaian menyeluruh konflik sosial Poso dan penyelesaian dampak bencana 28 September 2018,” katanya.
Dalam pertemuan itu hadir pula Tim Ahli Bidang Kemasyarakatan, Antar Lembaga dan HAM, Ridha Saleh, Pelaksana Tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam, Dahri Saleh, Kepala Dinas Sosial Sulteng, Ridwan Mumu, Kepala Kesbangpol Sulteng, Fahrudin Yambas, Kepala Biro Hukum, Yopie, dan Kepala Biro Kesosmas.
Sementara Wagub Sulteng, Ma’mun Amir juga berkesempatan menerima Ketua Komnas HAM RI dan rombongan di ruang kerjanya. BOB
