Pemprov Sulteng Utamakan Perlindungan Sosial

PERLINDUNGAN-7e8f90f2
Ket: Pj. Sekdaprov Sulteng, Moeliono didampingi sejumlah pimpinan OPD mengikuti rapat virtual dengan para Menteri, Sabtu (24/7/2021). FOTO: MAHBUB/MS

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura melalui Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Moeliono didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Mus Tombolotutu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Ridwan Mumu, Kadis Perhubungan, Sisliandy, Kadis Kesehatan diwakil, Jumriani mengikuti rapat penanganan Covid -19 secara virtual yang dipimpin Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto  bersama Kementrian Keuangan dan Kementerian terkait, Sabtu (24/7/2021).

Gubernur Rusdy Mastura berharap agar perlindungan sosial dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota supaya disalurkan dengan baik. Rusdy menekankan agar bantuan – bantuan yang sudah terprogram segera direalisasikan .

Dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa peningkatan penularan Covid – 19 dalam beberapa minggu ini dilihat trennya masih tinggi dan tingkat kematian juga terus meningkat.

“Untuk penanganan dan penanggulangannya peningkatan penularan Covid -19 tetap diberlakukan dengan penerapan  PPKM dengan level I – level IV,” tegas Menko Erlangga.

Ia menyampaikan harapan Presiden RI, Joko Widodo kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat lagi.

Selanjutnya Menko Erlangga meminta agar Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapat mempersiapkan tambahan tempat tidur perawatan dan menyiapkan tempat isolasi mandiri (isoman).

Pada kesempatan tersebut, ia mengemukakan bahwa di wilayah Sulteng ada dua daerah yang masuk level IV, Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara (Morut). Untuk daerah ini akan diterapkan ketentuan.

Pertama, warung, lapak, dan PKL tetap buka tetapi ditata dan diatur sesuai protokol kesehatan. Kedua, operasional mall dibatasi, kecuali toko obat, dan apotek.

“Tiga, tempat ibadah untuk sementara ditutup, pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah,” tandasnya.

Menko Erlangga menjelaskan hal itu ditetapkan ketentuan berupa instruksi Mendagri RI, Tito Karnavian untuk ditindaklanjuti masing – masing kepala daerah di wilayahnya.

Ia menuturkan harapan Presiden Jokowi kepada kepala daerah dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat bersinegi untuk melakukan penanggulangan secara masiv agar penularan Covid – 19 dapat ditekan di wilayahnya.

Sementara, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan dalam kondisi PPKM ini, maka penanggulangan Covid – 19 sesuai arahan Presiden Jokowi  agar dilakukan skema intervensi untuk meringankan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial agar diperkuat, dan beberapa skema intervensi meringankan ekonomi masyarakat.

Satu, menyalurkan dana BLT kepada keluarga PKH setiap bulan dan dana PKH akan diperluas sesuai dengan kondisi keluarga.

“Dua, pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 kwh sampai dengan bulan Desember,” tutur Sri Mulyani

Ketiga lanjut dia, pemerintah akan menambah 10 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial tunai.

Empat, bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memiliki ipah dibawah Rp 3, 5 juta.

Dan kelima, pemerintah akan menyalurkan bantuan beras 10 kg untuk 28,9 juta KK.

“Semua bantuan ini sudah berjalan dan untuk bulan Juli Agustus sudah akan disalurkan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono menyampaikan bahwa perhatian yang serius kepada rumah sakit, agar memperhatikan seluruh kebutuhan rumah sakit dapat dipastikan tersedia, termasuk BOR atau ketersediaan tempat tidur, dan ketersediaan oksigen. 

Ia juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat agar di percepat.

Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan akan segera mengeluarkan intruksi untuk ditindaklanjuti kepala daerah dan unsur Forkopimda.

Menanggapi hal itu, Moeliono meminta kepada Semua pihak untuk segera menindaklanjuti semua kebijakan yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat. Selain daerah yang sudah ditetapkan masuk pada level IV, Kota Palu dan Kabupaten Morut yang juga menjadi perhatian pemprov adalah Kabupaten Banggai, karena peningkatan kasusnya sangat tinggi tingkat kematiannya sangat tinggi.

“Selanjutnya untuk Kabupaten Sigi dan Poso tren peningkatan kasusnya juga agak meningkat,” ungkap Moeliono.

Ia menyampaikan harapan Gubernur Rusdy Mastura agar perlindungan sosial dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota Palu diminta supaya dapat dipastikan tersalurkan dengan baik, bantuan – bantuan yang sudah terprogram agar segera direalisasikan.

“Demikian juga harapan gubernur agar BLT Desa menjadi perhatian,” katanya.

Supaya BLT Desa segera dicairkan tambah Moeliono, akan dibuatkan surat melalui OPD teknis kepada daerah kabupaten untuk memastikan BLT Desa dapat segera realisasikan. BOB

Pos terkait