PALU, MERCUSUAR – Angka penularan covid-19 di Kota Palu yang semakin tak terkendali dan terus meningkat dari hari ke dinilai perlu ada kebijakan penularan covid lebih massif. Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakkan publik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr. Slamet Riadi Cante, M.Si.
Slamet menjelaskan, Kota Palu ditetapkan menjadi salah satu kota yg harus di berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ), realitas ini menunjukkan bahwa Kota Palu berkategori tinggi dalam hal penularan covid-19.
Menurut mantan Dekan Fisip Untad ini, ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot Palu) untuk memberi denda terhdp pelaku usaha yang tidak mentaati aturan patut diapresiasi sebagai bentuk efek jera bagi masyarakat yang kurang taat terhadap regulasi yang ditetapkan. Hanya saja pola dan model penanganan seperti ini cenderung masih kurang efektif dalam memutus mata rantai penularan covid.
“Pemeriksaan masyarakat idealnya dilakukan mulai di level Rukun Tetangga ( RT) yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan masing masing Puskesmas patut di pertimbangkan, Karena dengan cara seperti deteksi penularan covid dpt diketehui secara dini,” jelasnya.
Lanjutnya, bagi masyarakat yang dinilai terinfeksi covid dilakukan penanganan khusus. Kebijakan vaksinasi yang dilakukan terhadap masyarakat selama ini cenderung belum begitu efektif dalam penularan covid, karena secara faktual beberapa masarakat yang telah mendapat suntikan vaksin tapi masih tertular covid.
“Olehnya itu diharapkan Dinkes membentuk tim khusus mengunjungi setiap RT untuk melakukan test covid terhadap setiap warga masyarakat. Pemanfaatan dana hasil recopusing sebaiknya dimanfaatkan secara proporsional agar kota Palu tidak termasuk wilayah zona merah,” jelasnya lagi.RES
