Perpanjangan Rehab Rekon, Pemprov Sulteng Segera Ajukan ke Presiden

  • Whatsapp
FOTO PEMPROV
Suasana pertemuan Wagub Sulteng, Rusli Dg Palabbi didampingi Plh. Sekdaprov Sulteng, Moeliono, sejumlah pejabat Forkopimda, dan pejabat OPD terkait di ruang kerja wakil gubernur, Rabu (11/11/2020). FOTO: MAHBUB/MS

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng segera mengajukan usulan perpanjangan masa rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) terkait Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 10 Tahun 2018, karena pandemi COVID-19 dan beberapa hal teknis lainnya.

Untuk itu Pemprov Sulteng segera mengirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo dengan tembusan Menteri Sekertaris Negara dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Berita Terkait

Hal itu berdasarkan hasil rapat yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng, Rusli Dg Palabbi yang turut dihadiri, antara lain Pelaksana harian (Plh) Sekertaris Provinsi (Sekprov), Moeliono, Asisten Administrasi Ekonomi dan pembangunan Bunga Elim Somba, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya, soal rencana pengusulan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 di ruang kerja Wagub, Rabu (11/11/2020).

Pilihan Redaksi :  Penanganan Stunting,  Bupati Sigi: Perlu Kerjasama Lintas Sektor

Menurut Wagub, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Doni Monardo saat berkunjung dan melaksanakan Rakor di Sulteng mengaku puas melihat perkembangan progress pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo, terutama penyediaan fasilitas yang dikelola Budha Tzu Chi.  

“Pada saat malam ramah tamah, kami berbincang banyak dengan Letjen Doni Monardo,  beliau berharap kiranya segera dilakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Kalau perlu ujar Wagub Rusli, dilakukan penambahan personil dari TNI, pihaknya juga telah mendistribusikan dana stimulan untuk rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat yang memerlukan pengawasan dan transparansi.

Menurut Wagub Rusli bahwa BNPB memberikan apresiasi kepada Budha Tzu Chi, meskipun masih ada beberapa kendala, khususnya penyediaan air bersih, ruas jalan serta penyediaan penerangan termasuk sengketa lahan. Untuk itu Kepala BNPB RI, Doni Monardo mengaku telah membicarakan dengan pihak PLN, serta telah menyatakan siap untuk 400 unit Huntap, kemudian solusi berkaitan penyediaan air bersih dan jalan. 

Pilihan Redaksi :  Peserta PPRA Kunjungi Kantor Gubernur Sulteng

Harapannya, bagi korban bencana yang rumahnya masuk zona merah agar tidak memaksakan diri untuk membangun di lokasi itu lagi karena memiliki resiko yang sangat tinggi dan sangat berbahaya.

Di sisi lain, Kepala BNPB Letjend Doni Monardo juga memberikan apresiasi terkait upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 di Sulteng, meskipun masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker di pasar dan areal perkantoran. Demikian pula dengan tingkat kerawanan penularan pandemi Covid-19 di Huntara.

Menurut Asisten II Elim Somba hasil keputusan rapat tentang perpanjangan masa rehab dan rekonstruksi yang berakhir pada 31 Desember 2020 juga telah dikomunikasikan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola kepada Kementerian PUPR ketika mereka ke Jakarta.

Pilihan Redaksi :  34 Petani Sawit di Morowali Ikut Pelatihan di Palu

“Beberapa waktu yang lalu. Bapak Gubernur sudah mengkomunikasikan. Salah satu faktor keterlambatan akibat Pandemic Covid-19 termasuk konsistensi zona merah,” ujar Asisten II Elim Somba.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Saifullah Djafar serta Kadis Cipta Karya, Abdul Razak memberikan usulan berkaitan RTRW Padagimo, termasuk infrastruktur khususnya jalan dan jembatan.

Dari pihak TNI sendiri tetap akan berupaya bagaimana bangunan masyarakat bisa cepat selesai dengan bantuan Satgas. Demikian pula kesiapan melakukan penghijauan di Huntap Tondo sesuai harapan Kepala BNPB Letjend Doni Monardo.BOB

Baca Juga