PALU, MERCUSUAR – PT. Sulteng Mineral Sejahtera (SMS) mengklaim telah mengantongi dukungan terhadap aktivitas pilot project di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) desa Oyom, kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli dari 22 Koperasi dan 7 Kepala dusun (Kadus) yang dibuktikan dengan penandatanganan dukungan.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT. SMS, Akhmad Sumarling menyikapi polemik desakan masyarakat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk membatalkan rekomendasi pilot project PT.SMS di lokasi (WPR) di Desa Oyom.
Akhmad menjelaskan bahwa, awal mula terbitnya rekomendasi Gubernur Sulteng terkait pilot project di WRP di desa Oyom, ketika Gubernur memberikan tantangan kepada putra putri daerah untuk mengambil peran memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDM) yang ada di Sulteng, mengingat selama ini SDM yang ada lebih banyak dikelola investor luar.
Selama ini kata Akhmad, SDM di Sulteng banyak dikelola investor luar, padahal banyak putra putri terbaik Sulteng yang bisa melakukan hal yang sama.
“Saya berdiskusi dengan Pak gubernur, beliau tidak ingin putra putri daerah ibarat tikus mati dilumbung padi. Begitu banyaknya sumber daya alam di Sulteng, dan dimana peran putera dan puteri daerag,” kata Akhmad saat konferensi pers, Senin (12/12/2022) di salah satu café di kota Palu.
Sehingga atas dasar itu, Akhmad menerima tantangan Gubernur. Namun yang menjadi kendala, tidak banyak yang memiliki modal besar. Sehingga untuk bisa memanfaatkan SDA yang tersedia, dan bagaimana membuka lapangan pekerjaan tanpa adanya modal, maka PT.SMS menggagas pilot project di WRP Oyom.
Akhmad menjelaskan, bahwa, selama ini masyarakat tidak paham bagaimana mengurus Izin pertambangan rakyat (IPR), tidak memiliki modal, tidak ada akses, dan tidak paham soal regulasi.
“Disinilah PT. SMS hadir membantu masyarakat untuk mengurus izin, membina dan mengedukasi masyarakat, dan juga memberikan modal berupa peralatan,” ujarnya.
Rekomendasi kata dia, menjawab tantangan yang diberikan Gubernur agar bisa mengelola SDA untuk pemberdayaan masyarakat dari hulu ke hilir.
“Saya yang akan mengantar putra putri Sulteng. Tidak ada hal yang spesial terkait rekomendasi Gubernur, hanya karena PT. SMS yang menjadi orang pertama yang mengajukan, menerima tantangan itu, maka terbitlah rekomendasi,” kata Akhmad.
Kedepannya kata dia, bila ada yang punya visi misi sama, maka PT. SMS membuka peluang bergabung menggerakan proyek ini untuk pembangunan Sulteng, agar tidak muncul persepsi bahwa rekomendasi ini karena kepentingan.
Selain itu, Akhmad juga menjelaskan bahwa peran PT.SMS dalam pilot project ini hanya sebatas membantu masyarakat dalam hal pembiayaan dan mengedukasi.
Dalam pelaksanaannya, jika IPR terbit yang melakukan pertambangan 100 persen adalah masyarakat yang terdata dalam koperasi.
“Ini menjawab tantangan membuka lapangan pekerjaan. Ada 500 orang lebih akan terbantu, SMS hanya menyiapkan alat kerja, tenaga ahli agar masyarakat dalam melakukan kegiatan mendapatkan hasil maksimal. Kami juga akan menyiapkan tenaga K3 dan lingkungan. Artinya tidak ada peran SMS melakukan kegiatan eksploitasi, karena masyarakat yang bekerja,” ujarnya.
PT. SMS juga akan hadir membangun mini smelter di wilayah potensial dengan biaya kecil, tidak seperti smelter lain yang butuh biaya besar.
Akhmad juga menjawab adanya muncul klem aksi demo menolak kegiatan PT SMS sebanyak 15-20 orang masyarakat mengatasnamakan forum masyarakat Oyom yang diinisiasi 3 orang. Mereka melakukan aksi menolak PT SMS dengan banyak dugaan-dugaan muncul. Aksi itu sampai ke telinga 100 orang lebih binaan PT SMS dan mencoba mendatangi kantor DPRD Tolitoli, dan dihalangi petugas. Namun dalam pemberitaan seakan-akan ratusan orang yang menolak.
Sehingga atas dasar itu, 22 ketua koperasi mengumpulkan tanda tangan dukungan terhadap aktivitas pilot project itu dengan melampirkan tanda tangan anggota masing-masing koperasi, termasuk dukungan 7 kadus.TIN
