PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura bersama Wagub, Ma’mun Amir, memimpin rapat koordinasi (rakor) perdana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di ruang kerja gubernur, Selasa (22/6/2021).
Rapat Forkopimda tersebut, dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Nilam Sari Lawira, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf, Kajati Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeilohy, dan sejumlah Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) teknis Pemprov Sulteng.
Pada kesempatan itu, Rusdy Mastura menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan semua pihak yang tergabung dalam tim Forkopimda Sulteng.
Ia mengatakan, fokus program kerja Pemprov Sulteng ke depan, yakni menyelesaikan pemulihan dampak bencana.
“Saya mau jadi gubernur, tujuan saya adalah bagaimana memulihkan dampak bencana,” ujar Rusdy.
Saat ini, ia mengaku sudah memahami, penanganan bencana belum tertangani dengan serius dan jika ada pelanggaran – pelanggaran yang terjadi, Rusdy meminta untuk dapat dilakukan proses dengan baik.
“Saya minta janganlah kita menari nari di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.
Kedua, pada waktu pelantikan, ia diberikan petunjuk langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk mempercepat penanganan COVID -19. Penangan itu kata dia, harus ditangani dengan sangat serius.
Ketiga, dirinya menjelaskan, seluruh permasalahan yang ada harus selesaiakan dengan kebersamaan, baik secara formal dan informal.
“Saya sangat bangga bahwa unsur Forkopimda semuanya sangat kompak untuk bersama – sama untuk membangun daerah ini,” ujar Rusdy.
Ia mengatakan, hal ini dilakukan, karena seluruh unsur Forkopimda diberikan tugas oleh negara untuk mengamankan peningkatan investasi di Sulteng dan meningkatkan pembangunan Sulteng.
Gubernur juga memberikan kesempatan kepada seluruh unsur Forkopimda, untuk menyampaikan kondisi yang berkembang sesuai dengan fungsi masing – masing.
Menanggapi hal itu, Kapolda Sulteng, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengemukakan, dari segi keamanan, Sulteng dalam situasi yang kondusif. Terkait dengan dukungan penanggulangan COVID – 19, Polda Sulteng kata dia, terus melakukan pendisplinan masyarakat dan mendukung program vaksinasi sesuai dengan target nasional.
“Kondisi Poso dari 13 kecamatan tidak semuanya dalam kondisi tidak nyaman, hanya 5 kecamatan saja, aksi teror yang dilakukan bukan permasalahan SARA atau agama, tetapi murni karena faktor ideologi,” ujar Kapolda.
Ideologi kelompok tersebut kata dia, tidak mengakui ideologi negara yang sah, yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga, karena faktor dendam dan faktor ketimpangan pembangunan.
“Sehingga untuk menumpas kelompok teroris di Poso saat ini dibentuk Operasi Madago Raya,” katanya.
Kapolda merasa sedih, ada stigma di masyarakat, seolah – olah kondisi di wilayah Poso itu dipelihara, sehingga penuntasannya berlarut – larut.
“Saya tegaskan, saya sebentar lagi akan pension, tidak ada unsur pembiaran di sana. Tolong stigma ini agar dihentikan,” jelas Kapolda.
Selanjutnya, Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf menjelaskan kondisi teritorial Sulteng. Selaku Satgas Rehabilitasi dam Rekonstruksi (Rehab Rekon) dampak bencana Sulteng, Danrem mengaku sangat bersyukur, gubernur turun langsung untuk mempercepat pemulihan dampak bencana Sulteng.
Ia menyampaikan, pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap), dan perlu untuk melakukan validasi data
“Dampak bencana supaya dapat dilakukan apa yang segera dilakukan pemerintah daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kajati Sulteng, Jacob Hendrik, menegaskan akan memberikan dukungan tehadap percepatan untuk berinvestasi di Sulteng. Ia sepakat dengan pemikiran gubernur, ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
Dalam rapat itu, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari menyampaikan, daerah sudah banyak menerima masukan tentang percepatan penanganan Poso, tetapi dari segi fiscal, saat ini belum memadai. Dirinya berharap, semoga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bisa dialokasikan anggarannya.
“Sinkronisasi RPJMD diharapkan dapat segera dilaksanakan, agar rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah berjalan dengan baik,” jelas politisi Nasdem tersebut.
Kata Nilam, demikian juga terkait dengan dengan penanganan bencana, supaya segera diselesaikan perubahan RT/RW.
Ia mengapresiasi gubernur yang mengaku bersyukur atas kebersamaan semua pihak untuk membangun Sulteng.
“Saya hanya memiliki mimpi-mimpi untuk membangun Sulawesi Tengah. Mari kita wujudkan bersama mimpi tersebut menjadi kenyataan,” ujar Nilam. BOB
