Polda Sulteng Dinilai Melakukan Obstruction of Justice

  • Whatsapp
7CF2F849-C89D-4FCE-A59C-7D6A2403A33B-7386efd3
Edmond Leonardo Siahaan, S.H., M.H.

PALU, MERCUSUAR-Polda Sulteng dinilai melakukan obstruction of justice dalam penanganan kasus suap Rp4,4 miliar pada penerimaan calon siswa (Casis) Bintara Polri. Penilaian itu diutarakan pegiat antikorupsi, Edmond Leonardo Siahaan, S.H., M.H.

Obstruction of justice lanjut Edmond, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 21 dan Pasal 221 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian Obstruction of justice diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Penilaian Edmond didasarkan pada pengembalian uang suap Casis Bintara Polri sebesar Rp4,4 miliar, yang seharusnya disita dan dijadikan Barang Bukti ditingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

“Patut diduga bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan bagian dari skenario praktik pidana suap Casis Bintara Polri ini hanya akan dibawa ke pelanggaran kode etik,” kata Edmond, Minggu (21/8/2022).

Edmond menjelaskan lebih detail, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yakni benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

“Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Dalam Pasal 42 Hetterziene in LandcshRegerment (HIR) menyebutkan perihal perihal barang bukti. Barang bukti yang dimaksud adalah barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana, barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan atau barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa,” terang Edmond.

Edmond juga tidak percaya, Briptu D bekerja sendirian seperti pengakuan yang diungkap Humas Polda Sulteng.

“Sejak awal, terlihat praktik pidana suap ini diarahkan ke pelanggaran kode etik. Maka lengkaplah tindak Obstruction of justice yang dilakukan dalam perkara suap Casis Polri oleh Polda Sulteng ini,” imbuhnya.

Baca Juga