PALU, MERCUSUAR – Polda Sulawesi Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka Optimalisasi Standar Pelayanan Publik pada Penerimaan Anggota Polri, di Ruang VIP Foodie Cafe and Resto, Selasa (10/2/2026).
Forum ini sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan eksternal, khususnya pada proses rekrutmen anggota Polri.
Kegiatan dipimpin langsung Karo SDM Polda Sulteng Kombes Pol Anton Sudjarwo dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan eksternal, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu, Dinas Pendidikan, Himpunan Psikologi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta unsur internal Polri seperti Bid Dokkes, Bid Humas, Bid Propam, Itwasda dan perwakilan Front Pemuda Kaili (FPK), Jurnalis serta sejumlah pihak sekolah di Kota Palu.
Dalam forum dibahas secara khusus optimalisasi pelayanan publik pada sektor rekrutmen anggota Polri.
Kombes Pol Anton Sudjarwo menegaskan norma dan mekanisme penerimaan anggota Polri sepenuhnya mengacu pada kebijakan Mabes Polri, disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan personel, kondisi wilayah, serta strategi nasional dan pengembangan sumber daya manusia Polri.
“SDM Polda bertindak sebagai operator yang menjalankan konsep dan kebijakan dari Mabes Polri. Seluruh tahapan rekrutmen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kondisi strategis nasional,” ucap Karo SDM.
Ia menjelaskan, jalur rekrutmen Polri meliputi berbagai kategori, antara lain Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL), Bintara dan Tamtama Polri, Rekrutmen Proaktif melalui prestasi akademik dan nonakademik, jalur disabilitas, Bakomsus, serta SIPSS.
Kombes Pol Anton menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan tetap menganut prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Selain itu, Polda Sulteng secara konsisten melakukan analisis dan evaluasi di setiap tahapan, serta melibatkan para tenaga ahli dan pengawas eksternal, guna memastikan objektivitas dan integritas proses seleksi.
Melalui forum konsultasi publik ini, Polda Sulteng berharap dapat memperoleh masukan konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga proses penerimaan anggota Polri ke depan dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan personel Polri yang berkualitas serta berintegritas. IKI
