PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, didampingi Asisten II, Bunga Elim Somba dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hasanuddin Atjo menggelar pertemuan dengan Duta Besar Negara Prancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonnet, dan parlemen Prancis, Mrs. Anne Genetet di ruang kerja gubernur, Selasa (7/5/2019).
Pertemuan ini adalah untuk nenyaksikan bantuan Prancis untuk penanaman mangrove di pesisir Teluk Palu dan Blbantuan untuk Nlnelayan derdampak bencana Sulteng sebesar 1 juta euro atau Rp 16 miliar.
Dalam pertemuan, Longki dan Duta Besar Charles bersama anggota parlemen, Mrs. Anne Ganetet menandatangani sejumlah dokumen bantuan kemanusiaan. Bantuan pemerintah Prancis ini melalui lembaga keuangan Prancis Agence Francaise de Developpement (AFD) disalurkan Lewat NGO Prancis bermitra dengan NGO Indonesia sebagai pelaksana Proyek Bantuan.
“Adapun jenis bantuan yang disalurkan berupa, penanaman pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai Teluk Palu,” ungkap Asisten, Elim Somba.
Selain itu katanya, bantuan lainnya untuk para nelayan korban adalah pemberian perahu yang dilengakapi dengan peralatan tangkap nelayan sebanyak 650 unit dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan.
Pada kesempatan itu Duta Besar Prancis, Jean Charles, menyampaikan rasa bangga datang kembali ke Palu untuk melihat kondisi masyarakat setelah terjadinya dampak bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) Sulteng.
Ia menegaskan, pemerintah Prancis memberikan bantuan ini khusus untuk pemulihan ekonomi masyarakat nelayan, sebab sebelumnya Prancis sudah memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat.
Sementara Longki menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan rombongan dari Prancis di Palu. Ia menuturkan atas nama pemprov dan masyarakat Sulteng sangat berterima kasih perhatian dan bantuan pemerintah Prancis khususnya kepada masyarakat nelayan, penanaman mangrove dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan.
“Pemda sangat mengapresiasi bantuan pemerintah Prancis karena langsung disalurkan kepada masyarakat melalui NGO,” katanya.
Longki menegaskan, pemprov melalui Dinkanlut hanya melakukan nonitoring agar bantuan kedepan tidak tumpang tindih dengan kegiatan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah. Ia juga berharap, ke depannya akan meminta dan mendorong pemerintah Prancis dapat membantu perumahan nelaya bagi masyarakat pesisir.
“Saat ini pemerintah Prancis sudah memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat nelayan kedepan kita harap dapat memberikan bantuan perumahan kepada nelayan,” jelas Longki.
Ia menyampaikan bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat melalui kajian dan observasi yang dilakukan NGO.
“Jadi model bantuan yang diberikan sangat baik langsung kepada masyarakat,” katanya. BOB
