Berkaitan Polemik Bandara IMIP
Muhammad Safri
PALU, MERCUSUAR – Polemik keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara yang memadai, memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Komisi III, Muhammad Safri mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Sulteng, terutama yang terkait dengan investasi asing dan kawasan industri.
“Polemik bandara khusus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di Sulteng baik itu IMIP, GNI, maupun IHIP,” ujarnya kepada Mercusuar, Kamis (27/11/2025).
Safri menyuarakan kekhawatiran yang serius bahwa kasus bandara di IMIP yang kini menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai “negara dalam negara” oleh Menteri Pertahanan, menunjukkan kelemahan pengawasan negara dalam proyek-proyek vital.
“Keberadaan bandara khusus di IMIP yang tidak diawasi secara memadai adalah pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal bagaimana tata kelola dan pengawasan terhadap PSN di daerah kami,” ucapnya.
Legislator PKB ini menekankan bahwa meskipun penting untuk pertumbuhan ekonomi, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan yang terpenting adalah kedaulatan negara.
“Investasi itu penting, tapi bukan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, apalagi menggerus kedaulatan negara,” tekan Safri.
Safri mengingatkan agar evaluasi nantinya tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga meluas ke isu-isu lingkungan hidup dan dampak sosial dari PSN.
Dia membeberkan beberapa perusahaan di kawasan IMIP pernah disoroti oleh Komisi III DPRD Sulteng terkait dugaan pelanggaran lingkungan, masalah limbah hingga perizinan.
“Jangan berhenti di bandara, pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan industri ini juga harus dicek juga. Jangan lupa juga masalah utama yakni kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja serta dampak sosialnya,” beber Safri.
Safri berharap Presiden Prabowo dapat menanggapi masalah ini dengan serius dan mengeluarkan kebijakan tegas. Ia meminta kementerian atau lembaga terkait dikerahkan secara penuh untuk memastikan seluruh PSN di Sulteng beroperasi sesuai dengan hukum nasional dan tidak menciptakan anomali pengawasan.
“Kami mendukung investasi, tapi harus ada ketegasan dari pusat. Tidak boleh ada toleransi untuk setiap pelanggaran dalam bentuk apa pun. Saatnya menata ulang PSN agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat Sulteng,” tutupnya.MAN
