Relokasi Anggaran OPD Sulteng Rp112 Miliar – Untuk Penanganan COVID-19

IMG-20201023-WA0000

 PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengatakan, salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menanggulangi dampak COVID-19 adalah refocusing dan relokasi anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Hasilnya terhimpun dana Rp112,81 miliar.

“Semua pimpinan OPD menjerit, hampir tak ada program yang dapat dijalankan. Tetapi ini harus dilakukan sesuai petunjuk Presiden Jokowi untuk menanggulangi dampak COVID-19,” kata Longki.

Hal itu dikemukakannya sebelum membuka penandatangan kerja sama Universitas Tadulako (Untad) dan PT Bank Sulteng di Hotel Bests Western, Kamis (22/10/2020). Acara itu dirangkaikan dengan seminar pemulihan ekonomi Sulteng di masa pandemi COVID-19.

Pembicara seminar adalah Rektor Untad, Prof Dr Ir Mahfuds MP, Kepala OJK Sulteng, Gamal Abd Kahar, dan Staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr Ir Hasanuddin Atjo MP. Sementara pengusaha yang hadir antara lain Karman Karim, Djuanda Madi, Haris Abdullah, Andi Baso Mappatoba, Zulfikar, dan Masyuri Abd Rahim Uri.

Menurut Longki, selain dana tadi, juga ada dana CSR PT Bank Sulteng Rp12,5 miliar. Semua dana itu sudah digunakan untuk berbagai kegiatan, terutama penanggulangan dampak COVID-19 di sektor kesehatan.

Kemudian pengadaan beras untuk cadangan pangan masyarakat miskin, bantuan keuangan ke kabupaten/kota dalam rangka intervensi anggaran, pembuatan alat pelindung diri (APD) mandiri, penyediaan dana untuk penanggulangan bencana akibat COVID-19.

Selain itu, pengecekan bahan-bahan pokok untuk memastikan ketahanan pangan, pasar murah mobile, termasuk distribusi dana CSR PT Bank Sulteng ke masing-masing kabupaten/kota untuk menangani COVID-19.

Longki juga menyebutkan termasuk pengendalian pengawasan kecukupan serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di daerah. Lalu memastikan aktivitas industri, pabrik, dunia usaha tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan  secara disiplin.

Longki juga menyebutkan, Sulteng sebenarnya baru mulai bangkit dari bencana yang terjadi 28 September 2018. Tetapi kemudian datang lagi pukulan telak dari pandemi COVID-19.

Tercatat sekitar 1.521 UMKM di Sulteng ikut terdampak, turunnya produksi dan omset penjualan. Kemudian berkurangnya penyaluran hasil produksi, karyawan yang harus dirumahkan, sampai kelangkaan bahan baku akibat kebijakan pembatasan mobilitas orang maupun barang antar wilayah.

“Dari sisi ketenaga kerjaan, tercatat 10.370 yang terpaksa dirumahkan pihak perusahaan dan UMKM. Bahkan lebih miris dilakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 413 orang,” kata Longki.

Dari sektor pariwisata, tingkat hunian di hotel berbintang sempat mengalami penurunan hingga 9,49 persen dan hotel non bintang turun sampai 5,98 persen di bulan Mei 2020.

Namun angka tersebut perlahan-lahan mulai naik seiring pemberlakuan new normal. Kemudian maskapai penerbangan juga kembali beroperasi. Penumpang yang masuk Sulteng tadinya wajib swab PCR sudah menjadi rapid tes saja

Peran Perguruan Tinggi

Sebelumnya Gubernur Longki mengapresiasi kerja sama PT Bank Sulteng dengan Untad. Sebab, pemerintah daerah telah menyiapkan aneka stimulan ekonomi untuk membangkitkan dunia usaha. Namun menurutnya diperlukan pula peran sektor-sektor lain untuk bersinergi, seperti Untad.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa sektor pendidikan tinggi mesti dilibatkan dalam percepatan pemulihan ekonomi Sulteng dari dampak COVID-19. Karena lembaga pendidikan tinggi merupakan penyuplai smber daya manusia berkualitas untuk mengakselerasikegiatan ekonomi daerah.

Kemudian pendidikan tinggi berkonstribusi terhadap pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja ekonomi menjadi semakin produktif melalui efisiensi penggunaan sumber daya.

Longki juga menyebutkan, setiap rangkaian proses pendidikan tinggi tanpa disadari di dalamnya mengandung berbagai tindakan ekonomiyang menyebabkan perputaran uang di masyarakat.

Ia mencontohkan, ada belanja rutin dan pembangunan prasrana kampus, belanja sehari-hari mahasiswa untuk makan, sewa tempat tinggal, foto copy, pula, dan lainnya.

Gubernur juga menyebutkan, hubungan Untad dan Pemprov Sulteng tidak hanya bersifat lahiriah saja, tetapi telah terbentuk jalinan batin. Kemajuan Untad juga berimplikasi terhadap daerah dan masyarakat Sulteng.

Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah, misalnya, banyak pemikir intelektual dari akademisi Untad yang turut andil memberikan pemikirannya. Lewat kedekatan itulah yang kemudian menjadi pertanda kuat kemajuan Sulteng akan ikut mendorong kemajuan Untad dan begitu pula sebaliknya.

“Dengan demikian dalam kaitan usaha pemulihan ekonomi di masa pandemi, peran lembaga perguruan tinggi seperti Untas akan sangat menonjol,” kata Longki. Man

Pos terkait