PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka stunting hingga 19 persen pada tahun 2026 melalui percepatan berbagai upaya penanganan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat memaparkan materi dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (7/4/2026).
Dalam paparannya, ia mengungkapkan prevalensi stunting di Sulawesi Tengah saat ini masih berada di angka 26,1 persen. Kondisi tersebut dinilai masih tinggi dan menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara bersama.
“Artinya, dari 100 anak, ada sekitar 26 anak yang mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat yang bervariasi. Karena itu, diperlukan langkah penanganan yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Reny menekankan pentingnya intervensi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Menurutnya, fase ini menjadi penentu utama pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting bukan penyakit menular, melainkan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemenuhan gizi, pola asuh, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.
Selain itu, Reny menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas, untuk aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) agar hasil yang diperoleh akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong untuk menyusun analisis situasi secara komprehensif serta memperkuat sinergi lintas sektor. Berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting, diharapkan dapat dioptimalkan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.TIN
