Tambang Nikel dan Nestapa Warga Halmahera Tengah (Bagian 1)

PT.IWIP di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. FOTO : FARIS

Asap dari corong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) siang itu memenuhi udara, memaksa kami menatap dengan heran pada aktivitas PLTU yang terjadi tak jauh dari pemukiman warga Desa Gemaf dan Sagea.

Laporan : Kartini Nainggolan, Desi Triana, dan Yunita Kaunar

Melewati dua Kecamatan, yaitu Weda Tengah dan Weda Utara pada Kamis 2 November 2023, perjalanan kami disertai pemandangan rumah-rumah, toko-toko, dan bahkan warung makan yang terlindungi oleh terpal berwarna-warni.

Terpal-terpal itu dipasang dengan tujuan untuk melindungi rumah dan toko dari debu yang melayang-layang, tetapi sayangnya, tidak satupun rumah yang berhasil menghindari hembusan debu yang tersebar di sekitarnya. Bahkan barang dagangan yang berada di dalam toko dipenuhi debu.

Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan ratusan orang yang hilir mudik di sepanjang lokasi perusahaan nikel milik IWIP tanpa menggunakan masker, padahal debu maupun asap dari corong PLTU begitu menebal. 

Halmahera Tengah,  Maluku Utara bak surga dunia bagi para taipan tambang. Kabupaten seluas 227.683 hektar ini terbebani 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektar alias sekitar 60% Halmahera Tengah jadi industri tambang.

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP),  kawasan industri nikel di Weda, Halmahera Tengah, salah satu pengelola nikel di Halmahera.

Perusahaan ini merupakan patungan dari tiga investor asal Tiongkok yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Mayoritas saham IWIP oleh Tsingshan (40%) melalui anak perusahaan, Perlux Technology Co.Ltd. Zhenshi dan Huayou menguasai saham masing-masing 30%.

Kawasan industri Teluk Weda di Halmahera Tengah ini,  masuk dalam proyek strategis nasional. Industri ini mengelola bahan tambang feronikel dan turunan jadi baterai untuk kendaraan listrik, stainless steel, fasilitas pendukung, dan smelter.

Dokumen Kementerian ATR/BPN menyebutkan, Kawasan Industri Teluk Weda sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri perlu lahan 866,44 hektar dengan pengelola IWIP. Dalam dokumen itu juga tertulis rencana detail tata ruang kawasan industri (RDTR KI) Teluk Weda bakal menyerap 100.000 tenaga kerja.

Goa Boki Maruru yang merupakan sumber air bersih yang menjadi andalan warga di Hamahera Tengah, Maluku Utara. FOTO : FARIS

Tiba di desa Sagea, kami langsung menuju lokasi Goa Boki Maruru yang merupakan sumber air bersih yang menjadi andalan warga. Beruntung saat kami tiba kondisi air di Goa Boki Maruru masih jernih, sebab biasanya airnya berubah warna coklat.

Afifah Abdulah, seorang warga Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mengungkapkan kereseharianya akibat aktivitas tambang Nikel di sekitar Sungai Sagea, yang merupakan sumber utama air bersih bagi penduduk desa.

Menurut Afifah, Sungai Sagea memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari warga, karena digunakan untuk keperluan minum, mencuci pakaian, mencuci piring, dan kegiatan lainnya. Terutama menjelang Bulan Ramadhan, sungai ini menjadi tempat warga desa menjalankan suatu tradisi yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang.

Namun, sejak adanya aktivitas tambang di Halmahera Tengah dan pembukaan hutan di belakang Goa Boki Maruru, Sungai Sagea mengalami perubahan drastis. Setiap hujan menyebabkan air sungai keruh dengan warna coklat kemerahan. 

Meskipun banjir sering terjadi di sekitar tambang, warna airnya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Dulu, air sungai hanya berwarna coklat ketika hujan, dan akan kembali jernih dua atau tiga hari. Namun sekarang, sungai mempertahankan warna yang keruh selama beberapa minggu setelah hujan.

“Kalau dulu musim hujan baru berubah warna, sekarang tara musim hujan juga berubah warna ini yang buat kami mama-mama ikut demo, karena kami tidak mau sungai kami rusak,” ujarnya.

Setelah air sungai berubah warna,warga hanya mengandalkan air sumur sebagai sumber air bersih untuk dikonsumsi. Tapi jika banjir, air sumur  tidak dapat dikonsumsi karena warna berubah, sebaliknya jika musim panas, airnya akan berkurang. 

Afifah mengungkapkan bahwa warga Desa Sagea pernah mendatangi Pejabat Juru Bicara Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap aktivitas tambang. Meski Pemerintah menawarkan solusi berupa air galon gratis, warga menolak karena yang mereka inginkan adalah Sungai Sagea dikembalikan ke kondisi semula tanpa aktivitas tambang.

“Kami ditawarkan PJ Bupati untuk, memberikan air galon grati, tapi kami tidak mau, karena kami tidak butuh uang, kami hanya butuh Sungai Sagea dikembalikan seperti semula dan tidak lagi ada aktivitas tambang,” kata Afifah.

Afifah mengaku, ia juga pernah ikut unjuk rasa bersama warga menolak tambang yang beraktivitas di sekitar Sungai Sagea dan Goa Boki Maruru.

Dalam demo yang diikuti Afifah, pihak perusahan pernah berjanji dengan warga akan mengembalikan kondisi sungai seperti semula. Namun hal ini tidak ditepati Perusahan tambang, buktinya pada September -Oktober 2023, air sungai Sagea masih keruh yang diduga ada aktivitas tambang.

Meskipun pemerintah daerah telah memasang air PDAM di setiap rumah, air ini tidak lagi berfungsi karena adanya perbaikan jalan yang menyebabkan kerusakan. Air PDAM diambil dari Sungai Sagea, tetapi saat ini tidak dapat digunakan karena kerusakan. PDAM ini sebelumnya hanya berfungsi selama satu tahun.

“Air PDAM ini diambil juga dari Sungai Sagea, tapi saat ini tidak bisa digunakan karena rusak,” kata Afifa sembari memperlihatkan pipa PDAM yang sudah rusak kepada kami.

Afifah juga mengkritisi pembangunan penampungan air bersih oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang tidak berfungsi lagi karena kekeruhan Sungai Sagea. Warga Desa Sagea mengandalkan air sungai sebagai sumber air bersih, dan saat kami berkunjung, air sungai sedang jernih, namun Afifah menyebutkan bahwa ini terjadi karena sedang tidak ada aktivitas tambang.

Afifah mempertanyakan dampak yang lebih besar jika tambang mulai berproduksi di sekitar Goa Boki Maruru. Walaupun sebagian orang senang dengan adanya lapangan pekerjaan dari tambang, warga Desa Sagea merasa bahwa mereka yang akan menderita akibat dampaknya. Afifah menekankan bahwa warga hanya ingin melindungi mata air Sungai Sagea, bukan hanya untuk kepentingan sesaat.

Warga Desa Sagea menghadapi intimidasi dari sesama warga terkait penjualan tanah kepada pemilik tambang. Afifah sendiri telah mendapat tawaran seharga Rp 25.000 per meter tanah, namun ia menolak karena tanah tersebut sangat berarti baginya dan keluarganya. Afifah berhasil menyekolahkan kedua anaknya dari hasil kebunnya, dan ia bersikukuh untuk mempertahankan tanahnya meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak.

Afifah Abdulah, seorang warga Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara saat berada di pinggir sungai Sagea. FOTO : KARTINI NAINGGOLAN

“Termasuk saya punya kebun juga saya tidak jual, karena saya hanya berharap dari kebun itu untuk kase sekolah saya pe anak-anak. Anak-anak sampai dua kuliah dan satu sudah Sarjana ini, hasil dari kebun, jadi tidak akan dijual,” tegas Afifah.

Kebun milik Afifah, ditanami tanaman umur panjang seperti pala dan coklat, dan hingga saat ini Afifah dan keluarga masih mengandalkan hasil perkebunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pentingnya Sungai Sagea bagi warga Desa Sagea tidak hanya terkait dengan kebutuhan air bersih, tetapi juga sebagai warisan turun temurun yang harus dijaga. Warga turun ke jalan dalam demonstrasi untuk mempertahankan sungai sebagai satu-satunya mata air mereka.

Hal serupa dialami oleh pasangan Maxi Goro dan Marselina Kokene warga desa Gemaf, kecamatan weda Utara, Halmahera Tengah. 

Marselina, menyampaikan bahwa profesi utamanya tidak hanya sebagai petani, tetapi juga sebagai nelayan. Ia memiliki dua kebun di Desa Gemaf, namun kedua kebun tersebut telah masuk dalam konsesi tambang milik PT IWIP. Karena itu, ia dan suaminya sering mengalami intimidasi dari pihak perusahaan tambang dan oknum TNI yang mengawasi wilayah perairan dan darat yang terlibat dalam aktivitas tambang.

Suaminya, Maxi Goro yang juga seorang petani dan nelayan, membenarkan pengalaman yang sama. Keduanya memiliki profesi yang serupa, dan sejak perusahaan tambang beroperasi di Weda Tengah, keluarga mereka sudah sepuluh kali didatangi oleh pihak perusahaan untuk bernegosiasi mengenai pelepasan lahan dan kebun mereka.

Maxi menyatakan bahwa kebun miliknya memiliki sertifikat yang lengkap dan sah secara negara. Meskipun luas lahan miliknya mencapai 14 ribu lebih, namun saat ditawar oleh perusahaan tambang, mereka hanya diberikan 11 ribu, perbedaan yang sangat signifikan.

Menurut Maxi, ukuran tanah miliknya sudah diukur oleh instansi pertanahan dan memiliki sertifikat lengkap, sehingga tidak masuk akal jika pihak perusahaan tambang melakukan pengukuran yang berbeda. Hal ini membuatnya menolak pelepasan lahan tersebut dengan alasan ketidakjelasan pengukuran.

“Saya tidak mau menjual karena pengukuran saja sudah tidak jelas,” kata Maxi.

Maxi dan Marselina bersikeras mempertahankan tanah dan kebun milik mereka. Maxi menekankan bahwa kebun yang dipertahankan saat ini berisi berbagai tanaman seperti pala, cengkeh, coklat, dan tanaman lainnya. Jumlah pohon pala, cengkeh, dan coklat mencapai ratusan di dalam kebun itu.

Maxi menyoroti tawaran harga yang sangat rendah dari pihak perusahaan, yakni Rp 6.000 per meter, sementara hasil kebun yang dimilikinya memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Dia menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa harganya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai hasil kebun per meter.

“Pihak perusahaan sudah berulang kali meminta agar kebun ini kita lepaskan, tapi saya tidak setuju, karena harganya sudah tidak wajar, apalagi tanaman di kebun semua sudah berbuah dan sudah panen,” ujarnya.

Maxi dan Marselina bersikeras mempertahankan tanah dan kebun milik mereka dari upaya PT IWIP yang ingin menguasai. FOTO : FARIS

Pos terkait