PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rudi Dewanto, menyampaikan nota pengantar RAPBD tahun 2023 di hdapan anggota DPRD Sulteng, Rabu (2/11/2022).
Dalam nota pengantar RAPBD, Rudi Dewanto atas nama gubernur, menyampaikan bahwa tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah(PAD) direncanakan sebesar Rp1,54 triliun, terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp1,1 triliun, hasil retribusi daerah Rp18,7 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp144,1 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp274,9 miliar.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Dr Nilam Sari Lawira, Sekda juga menjabarkan hasl-hal yang mempengaruhi struktur APBD tahun 2023, salah satunya adalah inflasi daerah.
Menurutnya, ekonomi Sulteng tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen. pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan kata dia adalah industri pengolahan sebesar 19,62 persen, diikuti konstruksi sebesar 16,88 persen; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,46 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 12,23 persen; jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,29 persen.
Sedangkan 11 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 10 persen, 5 lapangan usaha diantaranya yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,49 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 6,49 persen, administrasi pemerintahan sebesar 5,89 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,20 persen, serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,80 persen.
Sementara dari sisi inflasi, pada bulan desember 2021, indeks harga konsumen (ihk) gabungan dua kota di Sulteng, mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dari 108,66 pada bulan november 2021 menjadi 109,57 pada bulan desember 2021. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen).
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.
Menurutnya, secara umum, pada periode maret 2014 – september 2021 jumlah penduduk miskin di Sulteng mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019.
Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12,18 persen telah melampaui target rkpd tahun 2021 sebesar 13,50-15,00 persen.
Mencermati beberapa kondisi tersebut, akan mempengaruhi kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan termasuk kondisi yang telah digambarkan diatas.*/TIN
