Kota Palu terus berbenah usai dihantam bencana 28 September 2018. Belum reda, kini Kota Palu sebagaimana daerah lain kembali menghadapi bencana non-alam, Pandemi Covid-19.
Ada catatan menarik dari capaian pembangunan Kota Palu diantara himpitan dua bencana alam dan non alam.
Berikut catatan Mercusuar, yang diolah dari data Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu.
Ada berbagai capaian Indikator makro pembangunan Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonominya selalu diatas rata rata nasional yaitu 5,06 (2018) dan menurun menjadi 4,58 (2019). Penurunanya disebabkan oleh faktor bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018. PDRB perkapita meningkat dari 58,7 Juta (2018) menjadi 66,8 juta (2019), sedangkan lima sektor kontributor terbesar PDRB secara berturut turut yaitu konstruksi (19,63%), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (13,86%), transportasi dan pergudangan (9,58%), perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,22%) dan jasa pendidikan (8,06%). Hal inilah yang mengambarkan bahwa Kota Palu layak sebagai kota jasa.
Penganguran terbuka Kota Palu yaitu 6,36% atau 12.337 jiwa (2019), naik dari 11.270 jiwa 5,81% (2018), hal ini disebabkan imbas kejadian bencana alam yang mengakibatkan banyaknya kehilangan modal usaha, lapangan kerja, dan tempat usaha.
Kemiskinan di Kota Palu, jumlahnya yaitu 25.260 jiwa atau 6,58% (2018), meningkat menjadi 26.731 jiwa atau 6,83 % (2019), dengan kedalaman kemiskinan/P1 atau ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin pada garis kemiskinan yaitu 0,91 (2018), menjadi 0,99 (2019), sedangkan keparahan kemiskinan/P2 atau penyebaran pengeluaran diantara sesama penduduk miskinyaitu 0,19 (2018), menjadi 0,22 (2019).
Bentuk keberpihakan terhadap pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Palu mengalokasikan pembiayaan untuk program penanggulangan kemiskinan, jumlahnya sebesar Rp116 Miliar atau 15,2% (2019), sedangkan di tahun 2020, alokasinya meningkat Rp197 miliar atau 15,09%.
Indeks Pembangunan Manusia,konstan posisinya selalu rengking tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kategorinya Sangat Tinggi, naik dari 80,91 (2018) menjadi 81,50 (2019), dengan rincian pengeluaran perkapita Rp. 15.074.000 (2018) menjadi 15.205.000 (2019), angka harapan hidup dari 70,31 (2018) menjadi 70,68 (2019), Harapan lama sekolah 16,20 (2018) menjadi 16,22 (2019), sedangka rata rata lama sekolah, dari 11,33 (2018) menjadi 11,6 (2019).
Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang ditunjukan dengan indeks gini, dari 0,358 (2017) menjadi 0,357 (2018), yang terkategori ketimpangan rendah.
Inflasi yang menunjukan kemampuan dalam menjaga flukstuasi harga dipasaran sehingga bisa tetap terjangkau oleh masyarakat, angkanya yang terus membaik yaitu 4,2% (2018) menjadi 2,3% (2019).
Angka kriminalitas, juga terus menunjukan perbaikan, berdasarkan laporan yang masuk tahun 2018 sebanyak 4255 kasus yang tertindaklanjuti yaitu 2811 kasus, sedangkan tahun 2019, laporan yang masuk turun menjadi 4253 sedangkan yang tertindak lanjuti sejumlah 2810, hal ini mengindikasikan telah berfungsinya berbagai kelembagaan preventif di masyarakat, seperti kelembagaan adat dan Satgas K5.
