BIROBULI SELATAN, MERCUSUAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulteng menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), Kamis (29/8/2024), di Hotel Best Western Coco. Rapat ini dilaksanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Rapat ini melibatkan perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, BIN Daerah Sulteng, Korem 132/Tadulako, Kepolisian Daerah Sulteng, Kejaksaan Tinggi Sulteng, serta lembaga lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Daerah, Detasemen Polisi Militer, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas orang asing yang dapat memengaruhi jalannya Pilkada 2024. Diskusi dipimpin secara kolektif oleh Kasubid Intelijen Keimigrasian, Setijo Pamadi dan Analis Keimigrasian Madya, I Nyoman Nariana, dan membahas beberapa isu utama yang perlu diwaspadai.
Fokus utama rapat meliputi kewaspadaan terhadap jurnalis asing dan organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, yang berkolaborasi dengan LSM lokal. Hal ini penting untuk mencegah potensi pengaruh eksternal yang dapat mengganggu proses demokrasi lokal.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada orang asing yang diduga menggunakan KTP Indonesia dan berpotensi menjadi pemilih tetap. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan identitas yang dapat memengaruhi hasil Pilkada. Tim PORA diharapkan dapat melakukan tindakan preventif untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi ancaman ini.
Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menyatakan, penting untuk kita semua memahami, Pilkada adalah momen penting dalam proses demokrasi kita.
“Kami harus memastikan bahwa proses ini berlangsung tanpa gangguan dari pihak asing,” katanya.
Lanjut Hermansyah, sinergi yang baik antara semua lembaga, serta pengawasan yang ketat, sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas Pilkada.
“Kami berharap langkah-langkah yang diambil dalam rapat ini dapat mengatasi potensi masalah dan memastikan, pemilihan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum,” tambah Hermansyah Siregar.
Rapat ini juga menggarisbawahi, pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Tim PORA melibatkan berbagai pihak seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi penting lainnya. */JEF
