BANGGAI, MERCUSUAR – Asisten II Bidang Ekonomi Setdakab Banggai, Andi Jalaludin mengatakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, pemerintah pusat berupaya mendorong pembangunan di berbagai wilayah.
“Terbatasnya anggaran fiskal, membuat pemerintah harus menemukan pola-pola pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung pembangunan tersebut. Pemerintah pun memiliki aset yang sebenarnya dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus solusi bagi pendanaan proyek-proyek,” ujarnya pada rakor Forum Pembina Jasa Konstruksi di salah satu hotel Luwuk, Kamis (29/11/2018).
Ia berharap lewat rakor tersebut, OPD, BUMN, BUMD serta pihak swasta dapat mengubah paradigma penyelenggaraan infrastruktur yang selama ini mengandalkan anggaran negara ke pembiayaan lainnya.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banggai sebagai pelaksana insfrastruktur di bidang jalan , sumber daya air , dan irigasi , air minum, sistem pengolaan air limbah serta pengolaan persampahan, pada 2018 memiliki target pembangunan sebesar Rp316,843 miliar. Sementara yang dana teralokasikan sebesar Rp 163 miliar lebih atau hanya sebesar 51,49 persen.
“Hal ini menyiratkan bahwa kebutuhan infrastruktur tidak berbanding dengan anggaran yang tersedia, baik APBD maupun APBN. Olehnya, masuknya peran swasta akan sangat berpengaruh dalam menciptakan inovasi dan akselerasi kemajuan pembangunan insfrastruktur,” tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas PUPR membentuk Forum Pembina Jasa Konstruksi. Pembentukan forum ini sesuai Surat Keputusan Bupati Banggai Nomot 600/508/DISPUPR tanggal 25 Mei 2018 yang diketuai oleh Asisten II dan Kepala Dinas PUPR selaku sekretaris. MAM
