PALU, MERCUSUAR – Bank Sulteng turut berpartisipasi dalam meningkatkan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) melalui penggunaan sistem perbankan secara online untuk mengurangi kebocoran anggaran karena praktik korupsi di kalangan birokrasi.
Peran Bank Sulteng memfasilitasi antara pemungut pajak dan wajib pajak dengan membangun infrastruktur pendukung agar pelaksanaan sistem penerimaan daerah berbasis online ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Hal itu disampaikan Dirut Bank Sulteng, Rahmat Abdul Haris saat pelaksanaan sosialisasi pendampingan program optimalisasi penerimaan daerah (OPD) yang pesertanya berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten dan Kota di Sulteng yang dilaksanakan di ruang Polibu komplek kantor gubernur, Selasa (19/2/2019).
Menurut Rahmat Abdul Haris, ide terbentuknya pendampingan dalam penerimaan daerah berasal dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang melakukan pertemuan dan diskusi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) pada akhir Januari 2019 lalu.
“Pada Rabu (30/1/2019) kami selaku pengurus Asosiasi Pengurus Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendapat kehormatan diundang pimpinan KPK untuk berdiskusi dalam membantu penerimaan daerah dan kami langsung tertarik mendapat tantangan itu dan langsung menghadap gubernur untuk melakukan pertemuan dan digagaslah pertemuan sosialisasi ini,” ujarnya.
Setelah sosialisasi akan dilanjutkan seminar dan penandatanganan antara KPK dan ASBANDA di Solo, Jumat (22/2/2019) untuk merealisasikan program ini dan selanjutnya menyiapkan infrastruktur pendukung agar bisa bisa terlaksana sesuai dengan rencana. KPK akan memonitor dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program ini. HAI
