JAKARTA, MERCUSUAR – Pengamat politik ekonomi Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy menyatakan prihatin dengan situasi ekonomi saat ini yang cenderung melemah, serta pertumbuhan yang tertahan bahkan melamban. Dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Rabu (2/4/2025), Ichsanuddin mengemukakan, setidaknya ada tujuh indikator yang menyebabkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan itu.
Pertama, lanjutnya, adalah menurunnya jumlah kelas menengah hingga 9,7 jiwa. Kedua, deindustrialisasi yang terus menerus berlangsung sejak era reformasi, dan kontribusi sektor industri era reformasi kalah dibanding era Orde Baru. Dampaknya adalah PHK yang terus terjadi sejak 2020.
Ketiga, inflasi rendah yang menunjukkan pemusatan kekuatan ekonomi dan tidak memberi dampak terbukanya lapangan kerja, diikuti dengan melemahnya daya beli yang berlangsung sejak kesalahan kebijakan ekonomi 2015. Keempat, nilai tukar yang terus melemah sejak berakhirnya pemerintahan BJ Habibie. Pelemahan ini membuktikan fundamental makro ekonomi rapuh dan margin perekonomian nasional dihisap keluar.
Kelima, persaingan tidak sehat antara bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan bunga deposito. Keenam, sehatnya perbankan tidak memberi dampak pemerataan, dan ketujuh rendahnya Purchasing Manager Index sebagai bukti perekonomian Indonesia tidak prospektif tumbuh menjanjikan. Ini diikuti dengan jatuhnya Index Harga Saham Gabungan (IHSG).
Sementara itu, menurut Ichsanuddin, di panggung global, pertumbuhan ekonomi internasional terancam menurun dari 2 persen menjadi sekitar 1,5 – 1,7 persen dan beberapa negara penggerak pertumbuhan ekonomi global dihantui resesi.
“Ini disebabkan adanya kebijakan Presiden Amerika Donald Trump dan respons negara-negara yang tersasar perang dagang oleh AS, sementara turbulensi ekonomi tak terhindarkan karena the Fed diduga tidak akan menurunkan suku bunga Fed,” katanya.
Ekonom yang pernah menjadi anggota DPR/MPR 1997-1999 itu lebih lanjut mengemukakan, realokasi anggaran 2025 berdampak pada keringnya likuiditas di pasar sehingga Indonesia mengalami deflasi. Ia juga menyatakan, pemerintah belum berhasil mengendalikan stabilitas harga. Dampaknya, pola konsumsi selama bulan Ramadhan mengakibatkan meningkatnya biaya hidup, baik karena kenaikan PPN 12 persen maupun karena perilaku pasar.
Akibat model ekonomi yang dirancang bangun pemerintah berbasis mekanisme pasar bebas pada hampir semua sektor ekonomi, termasuk sektor hajat hidup orang banyak, maka menurut “Bang Ichsan” keberlakuan “sticky price” (kekakuan harga) tidak terhindarkan.
“Sepanjang pemerintah tidak membanjiri pasar dengan likuiditas, perekonomian nasional sulit untuk kembali memperoleh kepercayaan pasar,” katanya.
Jalan keluarnya, menurut dia, pemerintah jangan terlalu berambisi memajukan Danantara yang sumber dananya berawal dari realokasi APBN 2025, sementara penyertaan saham 7 – 9 BUMN tidak berarti keuntungannya langsung bisa digunakan untuk proyek investasi Danantara.
Demikian juga dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaiknya dibuat pemetaan masalah sehingga terjadi pemilahan, mana dan berapa untuk MBG dan untuk membuka lapangan kerja (referensi: pasal 27 ayat 2 UUD 1945).
Tanpa realokasi anggaran yang tepat, pendistribusian yang memantik berputarnya mesin perekonomian secara wajar, dan menstabilisasi fiskal-moneter, maka pemerintah sedang menunjukkan kelemahan tata kelola kepada masyarakat nasional dan internasional.
“Turunnya jumlah pemudik sekitar 24,7 persen adalah dampak dari tujuh hal di atas, termasuk melemahnya daya beli,” katanya, menambahkan. */AAT/TMU
