PALU, MERCUSUAR – PT Bank Sulteng menunjukkan komitmennya, dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan, adalah mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dengan layanan perbankan milik Bank Sulteng.
Dirut Bank Sulteng, Ramiyatie saat menghadiri penekenan MoU antara Kemendagri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) di Jakarta, Kamis (17/4/2025), mengungkapkan integrasi tersebut tidak hanya mencakup Pemprov Sulteng. Tetapi juga telah menjangkau seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulteng.
Dengan demikian, sinergi tersebut menjadi tonggak penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh proses pengelolaan keuangan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan—dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan transparan. Hal itu dilakukan melalui sistem yang terhubung secara elektronik dan real time.
Sementara itu, sejumlah manfaat yang dirasakan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas integrasi ini antara lain
Efisiensi Proses Transaksi
Pencairan dana dan pembayaran belanja daerah dapat dilakukan langsung melalui SIPD RI, yang telah terhubung dengan sistem perbankan Bank Sulteng. Sehingga mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan ketepatan administrasi.
Transparansi dan Akuntabilitas
Selanjutnya, dengan sistem terintegrasi, setiap transaksi keuangan daerah dapat dimonitor secara real-time. Hal itu memperkuat pengawasan, serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran.
Dukungan Teknologi dan Infrastruktur
Selanjutnya, sebagai bank milik daerah, Bank Sulteng memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pemerintahan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini memungkinkan tersedianya solusi layanan yang sesuai dan responsif.
Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
Rekonsiliasi data secara otomatis setiap hari memungkinkan Pemda untuk mengambil keputusan pengelolaan keuangan secara cepat dan berbasis data yang akurat.
Langkah tersebut, jelas Ramiyatie, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Sekaligus meningkatkan efektivitas belanja serta pelayanan publik.
Ia optimistis, integrasi SIPD RI akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, transparan, dan berkelanjutan. HAI
