PALU, MERCUSUAR – Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Palu berharap pemerintah untuk segera merealisasikan penambahan kuota KPR subsidi. Saat ini kalangan pembeli rumah, pembeli rumah dan perbankan masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah agar proses penyaluran KPR subsidi bisa direalisasikan kembali.
Nita (31), salah seorang warga masyarakat yang tengah mengurus pembelian rumahnya disalah satu kawasan perumahan di Tinggede, terkendala proses akad kreditnya di Bank Mandiri karena pihak menyatakan kuota KPR subsidi habis dan masih menunggu penambahan kuota dari pemerintah.
“Kami sudah urus mengajuan berkas pembelian rumah, uang muka, wawancara dan menyiapkan uang untuk akad kredit di bank, tetapi tiba-tiba pihaknya menginformasikan bahwa alokasi KPR subsidi sudah tidak ada lagi dan kami diberikan pilihan KPR rumah komersil dengan bunga mengambang,” ungkap ibu tiga orang anak itu di Palu pekan lalu.
Pelaku usaha perumahan, Suparman mengakui kuota KPR subsidi sudah habis sejak Agustus lalu dan saat ini tengah dalam proses pengajuan pencairan KPR subsidi sebesar Rp1,5 triliun dari kementerian keuangan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sebelumnya, pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembangunan menjadi 80 ribu rumah murah bersubsidi pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran untuk FLPP ttahun ini bakal mencapai Rp 8,6 triliun. Pemberian tambahan kuota FLPP itu didasarkan atas permintaan dari asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9).
Awalnya, REI meminta tambahan kuota FLPP lantaran masih ada kebutuhan untuk membangun 130 ribu rumah murah bersubsidi di Indonesia. Hanya saja, pemerintah hanya menyetujui pemberian kuota tambahan untuk pembangunan menjadi 80 ribu rumah murah bersubsidi. Ini sebagaimana usulan yang diajukan Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan. HAI/*
