PALU, MERCUSUAR – Sebagaimana arahan Kemendagri yaitu untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh wilayah di nusantara pada tahun 2021, untuk itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah (Sulteng) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah di Sulteng membentuk TP2DD untuk mempercepat digitalisasi daerah dan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).
Kepala BI Sulteng, Abdul Majid Ikram menjelaskan, saat ini sudah terbentuk 3 TP2DD tingkat kabupaten, yaitu Sigi, Donggala, dan Buol, sedangkan untuk kota/kabupaten lainnya di Sulteng masih dalam proses.
“Tujuan dari TP2DD adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui ETP mulai dari pembayaran pajak, retribusi sampai dengan perizinan,” ujarnya.
Majid, sapaan akrabnnya menjelaskan, dengan adanya TP2DD akan dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan oleh oknum, sehingga PAD dari pajak dan retribusinya aman. Untuk itu, Bank Indonesia sangat mendorong Pemda lainnya di Sulteng untuk segera membentuk TP2DD, karena TP2DD juga menjadi indikator untuk mengukur kemajuan digitalisasi di Sulteng.
Kemajuan digitalisasi daerah tersebut salah satunya dilihat dari jumlah merchantyang telah menggunakan QRIS di Sulteng.
Per 9 April 2021 jumlah merchant QRIS di Sulawesi Tengah mencapai 30.705 merchant, meningkat sebanyak 3.570 merchant dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yang berjumlah 27.135 merchant.
Secara klasifikasi jenis usaha, total usaha mikro yang sudah menggunakan QRIS mencapai 15.130 merchant atau hampir setengah dari total keseluruhan. Secara spasial, perkembangan merchant QRIS masih didominasi tersebar di kota Palu sekitar 55,62% atau setara 17.077 merchant dari total keseluruhan di Sulteng.
“Jika dilihat dari laju pertumbuhan secara year-to-date, Kabupaten Morowali Utara menjadi yang tertinggi diikuti oleh Kota Palu dan Kabupaten Banggai dengan masing-masing sebesar 23,89% ; 15,08% ; 12,22%,” jelasnya.RES
