PALU, MERCUSUAR – Perusahaan Daerah (Prusda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui PT Pembangunan Sulawesi Tengah (PST) membidik peluang usaha, terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Direktur Utama PT PST, Suaib Djafar mengatakan, dengan adanya rencana pemindahan ibukota ke Provinsi Kaltim, dengan sendirinya Sulteng akan menjadi daerah penyangga ibu kota.
“Adalah suatu keuntungan bagi Provinsi Sulteng jika ibu kota berada di Kaltim. Banyak peluang usaha yang akan bisa kita lakukan untuk memasok berbagai kebutuhan ke ibu kota,” ungkap Suaib, Sabtu (14/9/2019).
Alasannya, jarak tempuh dari Kota Palu ke ibu kota yang cukup dekat akan menjadi keuntungan bagi daerah ini.
Suaib menjelaskan, dengan letak georafis yang jika ditarik garis lurus dari Palu ke Kutai Kertanegara hanya berjarak 375 kilometer. Jarak ini sangat dekat ditempuh dari Sulteng, baik menggunakan transportasi udara maupun tranportasi laut.
“Maka kita bisa memaksimalkan potensi daerah ini sebagai pemasok kebutuhan berbagai tersebut,” jelasnya.
Berbagai komoditas yang bisa dipasok mulai dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan.
“Bahkan kita akan bisa menjadi tujuan wisata bagi warga ibu kota, karena jarank tempuh yang sangat dekat,” imbuhnya.
PT PST sendiri akan turut berperan sebagai pemasok berbagai kebutuhan melalui kerjasama Prusda setempat.
Selama ini tambah Suaib, Sulteng merupakan provinsi pemasok batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim serta komoditas pangan seperti sayur dan buah-buahan.
Dengan pindahnya ibu kota, maka kebutuhan komoditas tersebut juga akan semakin besar, sehingga akan makin memberikan peluang usaha yang cukup besar pula di Sulteng.
“Selain itu, di awal pembangunan ibu kota pastinya juga akan banyak membutuhkan material bangunan seperti batu dan pasir dari hasil tambang galian C, yang selama ini juga dipasok dari Kota Palu dan Donggala ke Kaltim,” jelasnya.
Namun untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut, sebagai daerah yang bakal menjadi penyangga ibu kota, ada beberapa hal yang perlu dilakukan mulai dari pembinaan SDM, kesiapan stakeholders hingga regulasi dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi Prusda, sehingga bisa menggarap peluang tersebut secara maksimal. BOB
