DONGGALA, MERCUSUAR – Dugaan adanya dana siluman di sejumlah instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Donggala mengemuka. Penelusuran Mercusuar menguatkan informasi ini. Ambil contoh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Donggala.
Awalnya, Bappeda Donggala memberikan pagu idikatif sebesar Rp5 miliar untuk anggaran tahun 2018. Saat pembahasan di DPRD Donggala tahun lalu, pagu itu dipotong menjadi Rp1 miliar, lalu tersisa hanya menjadi Rp400 juta saat asistensi. Hal ini berarti pada tahun ini, instansi sebesar Dinas Nakertrans Donggala hanya mengelola dana Rp400 juta. Namun, saat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 diterima instansi ini, anggaran yang tercatat senilai Rp6,1 miliar. Sehingga ada selisih Rp5,7 miliar yang dianggap sebagai dana siluman.
“Ironisnya lagi selama saya di Bawasda (Badan Pengawas Daerah, kini Inspektorat) baru kali ini saya lihat jadi penonton di kandang sendiri,” kata Sekretaris Dinas Nakertrans Donggala, Ramat Rusly ketika dikonfirmasi hal tersebut. Ia menyayangkan tak ada koodinasi terlebih dahulu terkait penambahan anggaran tersebut.
Kekesalan juga diluapkan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Nakertrans Donggala, Hj. Ainun. “(mungkin) dari pihak tetangga (DPRD),” katanya. Diketahui kantor Dinas Nakertrans dengan gedung DPRD Donggala memang bersebelahan.
Ainun menjelaskan ia sempat diperintahkan oleh Kepala Bappeda Donggala, Rustam Efendi untuk menolak DPA tersebut. Namun, setelah berkoordinasi dengan pejabat Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Donggala, sudah tidak bisa lagi menolak.
Dana siluman juga ditengarai ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Donggala. Jumlahnya disebut mencapai Rp2 miliar. Informasi ini dibenarkan oleh salah satu pejabat di instansi tersebut. Namun, Kepala DKP Donggala Ali Assegaf menolak. “Tidak ada itu, percaya saya, tidak ada. Kalau ada, (pemberi informasi itu) tidak beres itu,” tegasnya.
Namun, sumber Mercusuar yang juga kepala dinas, membenarkan pernah ada utusan dari DPKAD menawari dana titipan yang katanya berasal dari DPRD. Namun, ketika itu, sumber menolak mentah-mentah, dan mengatakan dirinya tidak peduli dengan tekanan pihak legislatif. “Saya ndak mau. Kalau saya no, keluar. Keuangan mengatakan nanti dipersulit DPRD. Saya bilang silakan kalau dipersulit (DPRD),” tegas sumber, Sabtu (2/6/2018). “Saya ndak main-main. Ini kantor saya? Bukan. Saya hanya ditugaskan di sini,” tambahnya.
Keterangan lain menyebutkan adanya dana siluman di Dinas Sosial. Instansi tersebut tidak pernah menganggarkan rumah kumuh, namun tiba-tiba muncul dananya hampir Rp 4 miliar.
Terkait polemik dana siluman tersebut, Sekretaris DPRD Donggala, Lukman enggan berkomentar. “Ndak, ndak, saya ndak komentar. No comment saya,” jelasnya dari ujung telepon. Kepala Bidang Anggaran pada DPKAD Donggala Abdul Waris juga belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini. Demikian juga Kepala DPKAD Raham Lugu pekan lalu tidak berada di kantor. TUR
