Masyarakat Donggala Diminta Menunggu Fatwa MA

  • Whatsapp
IMG-20211010-WA0043-1bae52cb
FOTO: Rofandi

DONGGALA, MERCUSUAR – Koordinator Divisi Litbang dan Non-Litigasi LBH Donggala, Rofandi Ibrahim mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Donggala untuk bersama-sama menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA), atas Uji Pendapat yang diajukan DPRD Donggala.

Uji Pendapat tersebut berkaitan dengan usul pemberhentian Bupati Donggala, Kasman Lassa atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan pelanggaran kebijakan oleh Bupati.

Berita Terkait

Ia mengatakan, penggunaan hak DPRD tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, serta berdampak pada terpolarisasinya masyarakat. Menurutnya, pro dan kontra tersebut dapat diminimalisir, jika saluran komunikasi berjalan sesuai koridornya.

Pilihan Redaksi :  Tribun Persido Donggala, Nasibmu Kini

“Namun, pada kenyataannya kita lihat justru tidak terjadi. Padahal, kedua lembaga tersebut adalah merupakan lembaga yang sejajar (mitra), sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang,” ujar Rofandi, Minggu (10/10/2021).

Ia menjelaskan, penggunaan hak dewan adalah merupakan ekses terhadap persoalan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan elanggaran kebijakan yang dianggap memiliki dampak strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Bupati Donggala.

“Upaya DPRD Donggala dalam melakukan langkah-langkah upaya hukum dan politik terhadap permasalahan itu menurut saya sudahlah tepat. Hal ini, diharapkan dapat meminimalisir narasi-narasi liar yang justru kontraproduktif,” kata Rofandi, yang juga Sekretaris DPD PAN Donggala.

Setelah berproses sekira 3 bulan, DPRD Kabupaten Donggala akhirnya mengajukan Uji Pendapat ke MA, setelah didahului penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat kepada Bupati Donggala. */IEA

Baca Juga