DONGGALA, MERCUSUAR – Puluhan penyintas bencana yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Sirenja (FPPS) mendatangi kantor Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Rabu (12/2/2020). Aksi itu merupakan bentuk protes atas ketidakseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dalam menangani korban bencana di wilayah Sirenja.
Massa aksi mulai bertemu di titik kumpul Desa Tanjung Padang, kemudian sekira pukul 09.30 wita, menuju kantor Kecamatan di Desa Tompe, di tempat itu jumlah massa semakin bertambah, karena warga mulai berdatangan dari beberapa desa lainnya.
Sejumlah ibu-ibu yang hadir dalam unjuk rasa itu, tak kuasa menahan tangis, karena hingga saat ini bantuan yang didengung-dengungkan pemerintah hanya sebatas janji, bahkan hingga 1,5 tahun sejak bencana terjadi, tidak satupun bantuan, khususnya soal dana jaminan hidup (jadup) yang sampai ke tangan masyarakat, meskipun pemberitaan di media-media bahwa pemerintah telah menyalurkan jadup sebesar Rp1,2 miliar untuk wilayah Donggala, namun pengakuan dari warga yang berunjukrasa bahwa hingga saat ini mereka tidak menerima sepeser pun dana jadup tersebut.
“Mana itu jadup dan huntap, pemerintah hanya janji-janji sampai saat ini kita masih tinggal di huntara,” ujar seorang ibu, sambil berlinang air mata.
Koordinator lapangan, Igal S. Baligau mengatakan, dari beberapa pertemuan dan dialog yang dilakukan FPPS bersama para anggota dewan dan perwakilan dinas terkait penanganan bencana, tidak satupun ditemukan jalan keluar atau solusi dalam hal penanganan korban bencana di wilayah Sirenja, mulai dari penyaluran Jadup, Huntap, dan lahan relokasi belum lagi soal banjir rob yang selalu menerjang dua kali dalam sebulan, maka FPPS menilai Pemkab Donggala telah gagal dalam melakukan penanganan korban bencana.
“Ini sebagai bentuk protes terhadap Pemkab Donggala, yang menurut FPPS sendiri bahwa Pemkab Donggala telah gagal dalam melakukan penanganan bencana di Kecamatan Sirenja. Masyarakat selalu diresahkan dengan pengumpulan-pengumpulan data tapi hingga saat ini tidak ada realisasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, olehnya FPPS akan terus berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat Sirenja, hingga segala tuntutan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dia mengatakan, hasil negosiasi dengan pemerintah kecamatan, bahwa pemerintah kecamatan melalui para kepala-kepala desa akan memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan dana-dana bantuan tersebut kepada Bupati Donggala serta dinas terkait seperti BPBD, Dinsos maupun Dinas PUPR.
“Saat ini masyarakat telah krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam hal penanganan bencana, maka dari itu kita akan terus memperjuangkan apa yang menjadi hak para korban bencana,” jelasnya.
Setelah hampir dua jam melakukan orasi di depan Kantor Kecamatan Sirenja, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi itu berlangsung lancar dan aman, dengan pengawalan ketat aparat Polsek Sirenja bersama Babinsa setempat. AMR
