DONGGALA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Donggala Sejahtera (Si Doja), yang akan jadi acuan data dalam program pengentasan kemiskinan.
Bupati Donggala, Kasman Lassa saat meluncurkan Si Doja di aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala, Rabu (30/06/2021) mengatakan, dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan pengelolaan data yang terintegrasi serta terpadu, maka diperlukan sebuah sarana yang akan menjadi pusat informasi dalam pengelolaan data, yang diberi nama Si Doja.
Si Doja yang merupakan sarana terkumpulnya semua data dari stakeholder terkait, akan jadi acuan atau pedoman bagi perencanaan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan.
Olehnya, bupati berharap dengan adanya inovasi ini, dapat menjawab permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, khususnya data tentang kemiskinan, sehingga dapat mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Donggala.
Sekilas bupati juga sempat menjelaskan makna Si Doja dalam bahasa daerah Donggala yang artinya orang yang ikhlas mengabdikan diri di rumah ibadah (masjid) sebagai marbot.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Donggala, Muhammad Ali, dalam laporannya menyampaikan latar belakang lahirnya aplikasi Si Doja, yang menjadi proyek perubahan dalam mengikuti Diklat PIM II di LAN RI Makassar ini, setelah melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Donggala.
Sesuai data BPS, kemiskinan di Kabupaten Donggala dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini berada pada posisi 13 dari 13 kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
Walaupun sesungguhnya Donggala pada 2020 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 17,39 persen, akan tetapi daerah lain juga mengalami penurunan angka kemiskinannya karena diintervensi dana Bansos, sehingga Donggala tetap berada pada posisinya itu, bahkan lebih tinggi dari persentase Sulawesi Tengah 13,06 persen serta nasional 10,19 persen.
Melihat data BPS tersebut, Kepala Bappeda sekaligus menjadi sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melakukan diskusi dengan Wakil Bupati Donggala, Moh. Yasin selaku Ketua TKPKD dan seluruh pimpinan OPD penanggulangan kemiskinan, dengan hasil bahwa persoalan utama dalam penanggulangan kemiskinan sangat terkait penyajian data, yang berdampak pada pemberian bantuan penanggulan kemiskinan belum tepat sasaran.
Olehnya data tersebut dibuat dalam satu aplikasi daerah yang nantinya jadi pembanding dan memperkaya data DTKS.
“Bappeda sebagai pusat terkumpulnya semua data kemiskinan telah memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang Si Doja,” ujarnya. HID
