PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Program layanan kesehatan gratis bertajuk ‘BERANI Sehat’ yang diinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, resmi diterapkan di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).
Direktur RSUD Anuntaloko, dr. Revi J.N. Tilaar mengatakan, program ini menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu, terutama pasien kelas tiga yang selama ini menghadapi kendala biaya dalam mengakses layanan kesehatan.
RSUD Anuntaloko Parigi sebagai rumah sakit rujukan utama di daerah, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan menjalankan program tersebut.
“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu masyarakat yang tidak mampu,” ujar dr. Revi, di Parigi, Rabu (7/5/2025).
Dia mengatakan semua pihak terkait termasuk Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Dukcapil terhubung langsung dalam satu sistem komunikasi.
Kabupaten Parmout, kata Revi, termasuk dalam kelompok dua penerima program BERANI Sehat, bersama RS Tinombo dan RS Moutong.
“Program ini sangat inklusif, karena warga tanpa BPJS Kesehatan pun tetap bisa mendapatkan layanan medis. Selama memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, NIK, dan KK yang terdaftar di wilayah Sulteng,” katanya.
Meski demikian, menurut dr. Revi, dalam pelaksanaannya tak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama yaitu masalah administrasi. Seperti ketidaklengkapan dokumen kependudukan, khususnya pada pasien anak dari pasangan yang belum menikah secara resmi.
“Dalam kasus seperti ini, kami berikan waktu maksimal tiga hari kerja. Agar keluarga pasien dapat mengurus dokumen yang dibutuhkan, terutama NIK,” jelasnya.
Lakukan Penilaian dan Verifikasi Cepat
Revi menuturkan, terkait penentuan seorang pasien masuk kategori tidak mampu, hal itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Bagi warga yang mengalami kondisi darurat atau tiba-tiba jatuh miskin, RSUD Anuntaloko melakukan penilaian dan verifikasi cepat sebelum memberikan layanan.
Ia mengungkapkan, beberapa pasien yang sebelumnya tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya, kini dapat memperoleh perawatan tanpa dikenai pungutan. Bahkan, warga yang dulunya tergolong mampu, namun tengah mengalami kesulitan ekonomi, tetap bisa dilayani asal masuk dalam kategori kelas tiga.
“Dengan hadirnya program ini, diharapkan akses layanan kesehatan di Sulteng menjadi lebih merata, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terutama mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. AFL
