LONDON, MERCUSUAR – Belasan anggota parlemen dan Majelis Tinggi Inggris dari Partai Konservatif bersurat kepada Perdana Menteri, Keir Starmer untuk memintanya mengakui Palestina sebagai negara.
Surat ditulis pada akhir Maret lalu, dengan tujuh anggota parlemen dan enam anggota House of Lords menandatanganinya. Anggota parlemen Kit Malthouse merilis surat itu pada Selasa (6/5/2025).
“Mengakui Palestina…akan membawa pesan yang jelas bahwa Inggris menentang tegas pendudukan yang berkepanjangan dan mendukung aspirasi sah rakyat Palestina…Perdana Menteri, kami siap memberikan dukungan secara terbuka keputusan itu,” demikian bunyi surat itu.
Surat itu menyebutkan pula, bahwa lebih dari 140 negara anggota PBB telah mengakui Palestina. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Inggris untuk melakukan hal yang sama. Namun, Starmer tidak menanggapi surat tersebut, menurut laporan Guardian.
Surat kabar itu menulis pemerintah Inggris pada akhir April telah bernegosiasi dengan Prancis dan Arab Saudi untuk mengakui negara Palestina. Hal itu mengutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy.
Inggris sedang berdiskusi dengan Prancis dan Arab Saudi mengenai pengakuan terhadap negara Palestina pada Juni. Lapor surat kabar The Guardian, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy.
“Presiden (Prancis Emmanuel) Macron telah banyak berbicara mengenai hal itu. Yang terbaru, bersama dengan pihak Saudi. Tentu saja kami sedang berdiskusi dengan mereka saat ini,” laporan tersebut mengutip pernyataan menteri luar negeri Inggris itu.
Lammy membuat pernyataan itu saat berbicara di hadapan komite khusus hubungan internasional House of Lords (Majelis Tinggi Inggris Raya).
Ia mengindikasikan bahwa Inggris ingin mengambil langkah ini ketika berdampak pada situasi di lapangan, dan bukan pada momen simbolis.
Dalam pidatonya, Lammy juga menambahkan bahwa ia telah sampai pada kesimpulan yang menyedihkan bahwa pengakuan Palestina baru-baru ini oleh beberapa negara Eropa “tidak memiliki dampak.” ANT/TMU
Sumber: ANTARA
