TANAMODINDI, MERCUSUAR – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon mengungkapkan, hingga kini jumlah hunian sementara (Huntara) yang telah terbangun di Kota Palu sebanyak 5.732 bilik baik berasal dari NGO maupun pihak Kementerian PUPR RI.
Adapun yang kosong atau tidak ditempati terdapat sebanyak 300 Huntara. Hal tersebut dikarenakan masyarakat enggan menempati Huntara yang notabene berlokasi sangat jauh dari aktivitas keseharian masyarakat. Hal itu dilaporkan Presly pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Kota Palu, Kamis (12/9/2019), di ruang Bantaya, yang dihadiri langsung Ketua Tim LO Kemenopolhukam RI Satgas Pendampingan Pusat Penanggulangan Bencana Gempa di Palu,S. Suleman bersama rombongan.
“Kami kesulitan mobilisasi masyarakat dari barat ke utara. Di sisi lain warga juga tidak mau menempati Huntara di bagian utara karena jauh dari aktivitas mereka di Palu Barat. Akan tetapi, Pemkot terus berupaya menempatkan mereka di Huntara yang kosong tersebut,” tutur Presly.
Dia mengatakan, berdasarkan formulir yang disebar, sebanyak 1.856 korban bencana menyatakan siap direlokasi menuju hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo. “Sebanyak 1.422 sudah dilakukan verifikasi langsung ke lapangan dari semua kelurahan dan kecamatan di kota Palu,” ujarnya.
Sementara, untuk dana stimulant kata Presly bahwa stimulan untuk rumah rusak berat tahap pertama bakal diserahkan sebanyak 1.594 unit dengan jumlah dana berkisar Rp 82 miliar, yang sudah termasuk belanja dan biaya pendukung.
“Pokmas yang sudah terkait kontrak sebanyak 110 dengan jumlah pemilik rumah sebanyak 1.247. Masih sekitar 300an yang kita harus lakukan kontrak,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim LO, Suleman mengungkapkan perlunya membuat cluster di daerah khususnya Kota Palu seperti cluster pengungsian, logistik, dan lain-lain. “Sehingga pascabencana terjadi, semua tidak kalang kabut. Mengingat potensi bencana di Palu sangat besar,” tandasnya. ABS
