PALU, MERCUSUAR – Sejumlah organisasi di Kota Palu yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anti Rasisme, Jumat (23/8/2019), menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Sulteng, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Aksi ini menurut koordinator lapangan (korlap) aksi, Abdi Lasita, dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Papua, yang saat ini mengalami intimidasi, tindakan represif serta rasisme, yang dinilai jauh dari prinsip kemanusiaan, juga sebagai upaya penekanan terhadap hak rakyat Papua.
Menurut Abdi, tindakan rasisme dan represif yang terjadi di asrama Papua, Surabaya, pada 16 Agustus 2019 oleh aparat keamanan dan ormas-ormas reaksioner, merupakan tindakan yang jauh dari prinsip kemanusiaan serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua Barat.
Kata dia, untuk melihat Papua, tidak hanya dapat dilihat dari satu peristiwa yang terjadi di Surabaya saja. Melihat Papua menurutnya harus dari banyak aspek, antara lain aspek kesejarahan dan soal eksploitasi sumber daya alam di sana.
Pertama, dari aspek kesejarahan, Papua adalah daerah yang belakang diintegrasikan dengan Indonesia, sejak negara ini memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Lewat berbagai macam kepentingan dan intervensi politik yang terjadi kata dia, akhirnya Papua pada tahun 1961 harus bergabung dengan Indonesia.
Kedua, dari aspek sumber daya alam, Papua Barat adalah daerah yang kaya akan SDA. Masifnya eksploitasi SDA di Papua, justru berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Papua Barat. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyebutkan, sampai Maret 2018, Papua dan Papua Barat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Provinsi Papua dengan presentasi 27,74 persen dan Papua Barat dengan presentase 23,01 persen.
Hal ini kata Abdi, makin diperparah dengan mobilisasi aparat di Papua. Alasan dari mobilisasi aparat ini adalah sebagai upaya pengamanan terhadap ancaman KKB, yang menganggu kedaulatan negara. Stigma itu terus dipelihara untuk mengarahkan pikiran rakyat bahwa Papua tidak aman. Mobilisasi yang masif ini, juga telah berkontribusi pada meningkatnya pelangaran HAM di Papua. Bahkan Papua, dalam data dari Amnesty International Indonesia, sejak tahun 2010 hingga 2018, terjadi 69 insiden pembunuhan Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Oleh karena itu kata dia, berkaitan hal ini Aliansi Solidaritas Anti Rasisme menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku rasisme dan menghentikan intimidasi, serta tindakan represif terhadap orang-orang Papua. Dalam aksi ini, aliansi tersebut juga mengecam TNI-Polri, karena melakukan pembiaran tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua.
Dalam tuntutannya, aliansi ini mengemukakan sejumlah poin tuntutan, seperti mendesak pemerintah membuka ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Papua, mendesak pemerintah menghentikan aksi rasisme terhadap rakyat Papua, tarik aparat militer dari tanah Papua, pelurusan sejarah Papua bagi seluruh rakyat Indonesia, distribusi kekayaan negara secara adil dan merata, berikan ruang kebebasan pers di Papua, serta tutup Freeport dan perusahan asing lainnya di Papua. JEF/*
