Anggota DPRD Menilai, Wali Kota Banyak Berbohong

  • Whatsapp
IMG-20181018-WA0024

PALU, MERCUSUAR – Pelaksanaan kelanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) penanganan bencana bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Palu akhirnya dihadiri oleh Walikota Palu, Hidayat, dan memberikan keterangan terkait kerja-kerja Pemkot selama penanganan bencana paska gempa 7,7 SK.

Dalam keterangannya, Walikota menjelaskan saat hari pertama pasca gempa dirinya berada di rumah jabatan Wakil Walikota Palu dan saat itu kondisi pemerintahan lumpuh total sehingga tidak ada pergerakkan sama sekali. Pada saat itu juga ia mengaku sibuk membantu pengungsi yang ada di Lapangan Vatulemo dengan segala keterbatasan.

Hidayat memgaku bahwa saat ini sedang sibuk mempersiapkan lahan untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) untuk para korban yang kehilangan rumah atau yang rumahnya tidak layak huni lagi. Tidak hanya Huntara, Hidayat juga mengusulkan kepada Pemerintah agar pembangunan Pusat agar pembangunan Hunian Tetap (Hutap) segera dilakuka.

“Ada yayasan yang ingin membangun 2.000 Huntara untuk korban bencana Palu, itu yang saat ini masih kita usahakan penyediaan lahannya, ada beberapa lokasi yang sudah kita usulkan namun ada lokasi pilihan masyarakat di daerah Petobo yang lokasinya masuk Kabupaten Sigi,” jelasnya.

Pilihan Redaksi :  SD Inpres 8 Mamboro , Pelaksanaan PTM Berjalan Lancar

Menanggapi tanggapan Walikota Palu, salah anggota DPRD Palu fraksi Hanura, Hamsir mengatakan, apa yang dipaparkan oleh Walikota hampir secara keseluruhan hanya merupakan struktur perencanaan yang belum ada realisasinya sampai saat ini.

Menurut Hamsir, hearing saat itu harusnya dimanfaatkan Walikota Palu untuk meminta maaf kepada masyarakat, bukan hanya memberikan stegment untuk menyenangkan hati masyarakat Kota Palu. Dari beberapa stegment Walikota juga dinilai tidak benar termasuk adanya pipa yang sudah dianggarkan padahal sebagai anggota DPRD Palu tidak pernah sama sekali menganggarkan pipa tersebut.

Apalagi pada saat Walikota meminta DPRD Palu melakukan kunjungan ke pusat untuk meminta bantuan kepada kemeterian yang dinilai tidak tepat, pasalnya saat ini Kota Palu, Sigi dan juga Donggala sudah mendapatkan bantuan yang sangat banyak baik secara nasional maupun dari luar negeri. Tinggal bagaimana bantuan tersebut dikelolah dengan baik.

Pilihan Redaksi :  Selama Pandemi, Ekspor Kopra Putih Menurun

“Tidak usah bapak berbohong kalau Pemkot sudah menyediakan ini itu, kita ini tau jelas kalau semua yang bapak katakan itu tidak betul. Yang harus bapak perjelas itu dimana posisi bapak saat terjadi bencana, seharusnya bapak sebagai pemimpin itu meminta maaf kepada masyarakat, kemana bantuan, dimana keberadaan pemerintah untuk menangani korban bencana,” jelasnya.

Hamsir sendiri tidak mempermasalah masalah yang sudah berlalu, tapi menurutnya permintaan maaf itu sangat perlu dilakukan mengingat sebagai pemimpin Walikota harusnya berada didepan dan pasang badan. Apalagi penyaluran sembako yang disalurkan melalui TNI dinilai tidak sesuai prosedur karena ketika terjadi bencana seperti saat ini penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015.

Tidak hanya itu, Danawira yang juga anggota DPRD pertanyakan pernyataan Walikota Palu yang mengaku batuan beras 100 ton yang sudah habis disalurkan kepada 95.000 jiwa dan telah meminta dan mendesak Bulog untuk memberikan hutang beras demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palu. Padahal kemarin (17/10/2018) Wawali menyampaikan kepada sejumlah anggota DPRD Palu beras 100 ton tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palu sampai empat hari kedepan.

Pilihan Redaksi :  Untad Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mahasiswa 

“Jadi disini kita sudah lihat koordinasi dan pernyataan Walikota dan Wawali tidak sinkron,” jelasnya.

Ridwan Alimuda yang juga anggota DPRD membatah pernyataan Walikota Palu yang menjelaskan jika selama pasca bencana para lurah bekerja sendiri dalam membagi bantuan sembako. Menurutnya, sebagai ketua RW, dirinya bersama RT tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam pembagian bantuan tersebut. Padahal RT dan RW lah yang paling tahu data masyarakat dimasing-masing wilayahnya.

“Ini malah melibatkan OPD. mOPD.ada OPD tau soal kondisi wilayah dan data warga, saya sendiri bersaksi saya dan RT saya tidak sekali pun dilibatkan dalam pembagian bantuan oleh Pemkot,” jelasnya.RES

Baca Juga