PALU, MERCUSUAR — Kinerja fiskal Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan dinamika yang kontras. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan pertama mencapai 8,69 persen (yoy), jauh melampaui angka nasional sebesar 4,87 persen. Namun di sisi lain, rendahnya tingkat kemandirian fiskal masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.
Pertumbuhan ekonomi yang signifikan didorong oleh sektor industri pengolahan seperti besi baja, nikel, dan kokas, serta belanja pemerintah yang sebagian besar bersumber dari APBD. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi menyebutkan, sinergi antara APBN dan APBD menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan akselerasi pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Per 30 Juni 2025, pendapatan APBN di Sulteng mencapai Rp3,14 triliun atau 41,78 persen dari target, dengan pertumbuhan tipis 1,41 persen secara tahunan. Realisasi belanja APBN sebesar Rp10,37 triliun (39,89 persen dari pagu), menunjukkan kontraksi 13,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar belanja berasal dari dana transfer ke daerah (TKD), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa.
Sementara itu, APBD Provinsi Sulteng mencatat pendapatan sebesar Rp7,65 triliun (29,77 persen dari target), dengan pendapatan transfer mendominasi hingga Rp6,08 triliun. Tingkat kemandirian fiskal daerah tercatat hanya 19,90 persen, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat.
Belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja pegawai, yang mencapai Rp4,21 triliun atau 56,76 persen dari total belanja APBD. Realisasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai Rp7,41 triliun (27,80 persen dari pagu).
Secara keseluruhan, APBN regional mencatat defisit sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan APBD Sulteng justru mencatat surplus Rp245,10 miliar. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, meski masih perlu perbaikan dari sisi struktur belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
Ke depan, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sektor-sektor unggulan dan mendiversifikasi ekonomi guna memperluas basis pajak serta mengurangi ketergantungan fiskal. Optimalisasi belanja produktif dan investasi publik yang berkualitas juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulteng. */JEF
