PALU, MERCUSUAR – Sulawesi Tengah dinilai perlu mulai menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor industri ekstraktif. Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam dinilai tidak dapat menjadi fondasi ekonomi dalam jangka panjang karena setiap sumber daya memiliki keterbatasan.
Ketua DPP APINDO Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, mengatakan daerah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis inovasi, produk lokal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Industri ekstraktif juga ada masanya akan habis. Kita tidak bisa mengharapkan potensi industri ekstraktif terus,” ujar Wijaya saat menjadi pembicara dalam International Community Service Consortium, rangkaian Tadulako International Conference on Economic and Business (TICEB) ke-4 2026 di Best Western Coco Palu, Selasa (6/10/2026).
Menurut Wijaya, tantangan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Sulawesi Tengah untuk membangun model ekonomi yang lebih beragam. Pengembangan ekonomi hijau atau green economy dinilai dapat menjadi salah satu pilihan karena memungkinkan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Ia menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah memang menjadi modal penting pembangunan. Namun, eksploitasi sumber daya harus dibarengi dengan tata kelola yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Sulawesi Tengah kaya potensi, sayang kalau tidak dioptimalkan. Tetapi kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan,” katanya.
Dalam forum bertema “Navigating Economic Transformation Through Innovation, Governance and Sustainability” itu, Wijaya juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membebani dunia usaha.Ia menyebut persoalan tersebut dengan istilah “PPN”, yakni Pertamina, PLN, dan narkoba. Kesulitan memperoleh BBM, misalnya, dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kondisi serupa terjadi ketika pasokan listrik terganggu.
Menurutnya, penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik juga belum sepenuhnya menjadi solusi karena pelaku usaha harus kembali menghadapi persoalan ketersediaan bahan bakar.
Persoalan narkoba juga menjadi perhatian karena dampaknya telah menyentuh lingkungan kerja. Menurut Wijaya, pekerja dan karyawan merupakan bagian dari kelompok yang perlu dilindungi dari persoalan tersebut.
Selain itu, ia menyampaikan istilah “PPH”, yang merujuk pada proposal, preman, dan hukum sebagai sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Wijaya menilai tingginya berbagai beban tersebut pada akhirnya akan meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Ketika beban biaya ekonomi tinggi, akan menghambat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi ABG, yakni akademisi, businessman, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong inovasi produk lokal sekaligus memperkuat UMKM agar mampu menjadi bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Wijaya, transformasi ekonomi tidak cukup hanya dengan mengandalkan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Daerah juga perlu membangun kapasitas masyarakat dan pelaku usaha agar mampu menghasilkan nilai tambah dari potensi lokal.
International Community Service Consortium merupakan bagian dari rangkaian TICEB ke-4 2026 yang mempertemukan unsur akademisi, pemerintah, dan dunia usaha untuk membahas tantangan transformasi ekonomi melalui inovasi, tata kelola, dan keberlanjutan.
Forum tersebut turut menghadirkan Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Bandung Sahari dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Miftachul Choiri. JEF
