PALU, MERCUSUAR – Suasana diskusi yang cair dan penuh keakraban mewarnai pertemuan antara Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Palu, dan perwakilan serikat buruh se-Kota Palu, Kamis (24/7/2025), di Sekretariat APINDO Sulteng, Kompleks Aula Milenium Gym, Jl. Emy Saelan, Kota Palu.
Pertemuan ini dihadiri oleh 15 orang peserta yang terdiri dari pimpinan dan pengurus APINDO Sulteng, dua pejabat dari Disnaker Kota Palu, satu dari KADIN, dan enam orang dari berbagai serikat buruh. Hadir langsung Ketua DPP APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, didampingi Sekretaris APINDO Ito dan Wakil Ketua Musafir Muhaimin. Dari unsur pemerintah hadir Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Palu, Usman Da’u, dan Mediator Abdul Salam. Sementara itu, dari unsur serikat buruh hadir Ridwan KL (KSPSI), Suprianto (KSBSI), Iksam (FSPKEP-KSPI), serta perwakilan serikat lainnya.
Diskusi berjalan dalam nuansa santai namun penuh gagasan strategis. Lima komitmen penting berhasil disepakati bersama, yakni: memperkuat kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh; membangun sinergi penanganan persoalan hubungan industrial; mendorong edukasi dan kesadaran hak-kewajiban pekerja dan pengusaha; memperjuangkan dukungan kementerian untuk program kerja bersama; serta mendorong pembukaan lahan transmigrasi sebagai solusi atas peningkatan angka PHK.
Ketua APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, dalam pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya respon cepat terhadap kondisi ketenagakerjaan hari ini. Ia mengusulkan agar program transmigrasi dihidupkan kembali, dikombinasikan dengan agenda nasional ketahanan pangan.
“Lahan-lahan pertanian bisa difungsikan ulang untuk korban PHK, sarjana, dan masyarakat yang belum punya pekerjaan. Dengan dukungan rumah, modal awal, bibit, pelatihan, sarana pengairan, dan kebutuhan dasar lainnya, kita tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga membangun ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Kabid HI Disnaker Kota Palu, Usman Da’u, mengapresiasi hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, komitmen bersama ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Ia berharap pertemuan-pertemuan seperti ini dapat dilakukan secara rutin. Hal senada disampaikan Mediator Abdul Salam yang menekankan pentingnya pencerahan kepada pengusaha terkait aturan ketenagakerjaan, seperti pembuatan Peraturan Perusahaan bagi entitas yang mempekerjakan lebih dari sepuluh karyawan.
Dari unsur serikat buruh, Iksam menyoroti perlunya keterbukaan perusahaan terhadap serikat, termasuk tidak menghalangi pekerja menjadi anggota. Ia juga menggarisbawahi perlunya koordinasi perusahaan dengan Disnaker dalam hal pelaporan tenaga kerja. Suprianto menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Aliansi Serikat Buruh Tadulako yang siap menjadi mitra strategis dalam dialog dan penyelesaian ketenagakerjaan secara konstruktif.
“Turun ke jalan itu sudah bukan pilihan utama. Kita butuh ruang dialog, dan ini awal yang baik,” ujarnya.
Ridwan dari KSPSI menambahkan usulan agar dibentuk forum koordinasi tetap antara pengusaha dan serikat buruh, guna membahas isu-isu hubungan industrial secara langsung. Ia juga mengingatkan pentingnya pembinaan mental bagi calon pekerja serta pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang optimal.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal untuk membangun pola hubungan industrial yang sehat, berbasis komunikasi terbuka, dan kesetaraan posisi antara pekerja, pengusaha, dan negara. Semua pihak sepakat untuk tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi bergerak cepat dalam eksekusi program-program yang telah disepakati. */JEF
