WATUSAMPU, MERCUSUAR – Wilayah Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, dilanda banjir, Minggu (1/9/2024). Banjir mengakibatkan ruas jalan Palu-Donggala tertutup, kendaraan antri hingga 5 KM dan masuk di pemukiman warga setempat.
Banjir yang terus melanda wilayah pesisir Palu-Donggala, selain diakibatkan curah hujan yang tinggi, banjir yang bercampur lumpur, diduga karena masifnya kegiatan pertambangan batuan dan pasir yang ada di sepanjang pesisir Palu-Donggala.
“Bencana banjir yang terus berulang ini, sebenarnya harus menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa daya tampung dan daya dukung lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala sudah tidak memadai lagi untuk diberikan izin pertambangan,” kata Koordinator JATAM Sulteng, Taufik.
Menurut Upik, sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala, dengan berulangangnya bencana ini, harus ada tindakan nyata yang dilakukan dengan melakukan evaluasi seluruh konsesi izin pertambangan yang saat ini beroperasi.
“Selain evaluasi harus melakukan audit lingkungan terkait daya tampung dan daya dukung lingkungan di sepanjang pesisir Palu-Donggala, akibat kegiatan pertambangan,” terang Upik.
Jatam Sulteng mendesak pemerintah bertangggungjawab terkait hal ini.
“Karena jelas izinnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” kata Upik.
Senada dengan itu, Aktivis Walhi Sulteng, Yusman, Walhi Sulteng mempertanyakan progres pertemuan Wali Kota Palu dengan pengusaha tambang yang beroperasi di Kota Palu, bulan lalu.
Walhi Sulteng meminta Gubernur Sulteng, Wali Kota Palu, serta Bupati Donggala, agar serius menangani tambang galian C di sepanjang Palu-Donggala.
“Ini tambang-tambang seperti kebal hukum. Padahal dekat sekali dengan kantor Pemerintah Kota Palu, DLH Sulteng dan Gubernur. Ada apa ini? masyarakat setiap hari mengeluh debu dan hujan mengeluhkan banjir,” keluh Yusman. */JEF
