PALU, NERCUSUAR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Doni Monardo menyampaikan tidak akan ada pemotongan dana bantuan stimulan untuk rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Hal ini ia kemukakan setelah mendengar penjelasan dari salah seorang pejabat BNPB bernama Armen, pada Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi perpanjangan masa transisi darurat pascabencana gempabumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo), di ruang kerja gubernur, Senin (25/2/2019).
“Pemberian dana stimulan ini diberikan langsung kepada korban,” ujar Doni.
Hal tersebut dikemukan menanggapi pertanyaan Sekertaris Provinsi Mohammad Hidayat Lamakarate, ihwal isu berkembang bahwa ada pemotongan bantuan tersebut.
“Ada laporan masyarakat ke saya katanya ada pemotongan bantuan dana stimulan. Oleh sebab itu saya tanyakan ke BNPB sebab di masyarakat isu ini sudah berkembang dan harus diluruskan,” ujar Hidayat.
Menanggapi pertanyaan itu, Armen menjelaskan, korban yang mendapat bantuan dana stimulan menerima secara utuh. Warga yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan masing – masing mendapatkan bantuan stimulan Rp 50 juta, Rp 25 juta, dan Rp 10 juta. Bantuan disertai pendampingan teknis dari pemerintah agar benar-benar diperuntukkan bagi perbaikan rumah yang rusak, bukan memotong bantuan.
“Pemberian dana ini ada pendampingan fasilitator teknis. Dana yang diberikan tidak ada pemotongan. Fasilitator tidak boleh diberikan dana stimulan trsebut,” katanya.
Sementara, untuk santunan duka merupakan kewenangan Kemensos, harus by name by address. Kalau belum tersedia di Kemensos, bisa juga diberikan dana hibah di BNPB.
“Kalau misalnya biaya rehabnya diperkirakan hanya Rp 30 juta, diupayakan bantuan Rp 50 juta bagi rusak berat ini harus dihabiskan untuk perbaikan. Begitu pula yang rusak sedang dan ringan,” jelas Armen.
Setelah Rakor ini kata Doni, pemerintah pusat akan segera merumuskan pencairan bantuan bagi korban di Padagimo yang datanya sudah masuk ke BNBP. BOB
