Basaria: Longki Sering ke KPK Konsultasi

PALU, MERCUSUAR – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan menyebutkan, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola kerap berkunjung ke KPK untuk konsultasi dan koordinasi mengenai sejumlah hal yang ada di Sulteng.

“Pak Gubernur ini sering berkunjung ke KPK. Beliau sering konsultasi mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Jadi saran saya kepada Pak Gubernur tidak perlu jauh – jauh karena sudah Pak Budi selaku Korsup yang ada di Sulawesi Tengah,” katanya.

Basaria mengemukakan hal itu ketika menghadiri suatu acara di kantor gubernur, Rabu.

Menurutnya, Gubernur Longki sangat intens berkunjung ke kantor KPK Jakarta untuk konsultasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Sulteng. Ia juga menekankan KPK sangat mendukung niat Gubernur Longki yang terus mengupayakan terwujudnya upaya pencegahan Tipikor.

Ia mengimbau agar kepala daerah terus meningkatkan pengelolaan potensi daerah guna peningkatan  pendapatan daerah.
“Untuk dimanfaatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan,” jelas Basaria.
Ia mengingatkan hal itu, agar anggaran yang ada dikelola dengan baik, jangan sampai di Korupsi. Basaria menegaskan bahwa banyak kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dalam hal suap. Di mana suap tersebur terkait dengan perizinan, proyek, pengisian jabatan di daerah, dan sejumlah korupsi Anggaran Dana Desa (ADD).
Basaria menyampaikan, para kepala daerah bupati maupun wali kota untuk melakukan koordinasi dengan pemprov mengenai optimalisasi aset – aset daerah guna tertib administrasi di masing – masing daerah.

Selain itu, Basaria juga menegaskan tidak boleh lagi terjadi korupsi di bidang pendidikan, sekiranya diupakan supaya anak – anak dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa terjadi korupsi di dalamnya.

Berbicara masalah hukum menurut Basaria, kalau para penegak hukum ini baik, seperti penyidik di semua lembaga hukum, maka pemerintahan di Sulteng ini akan baik. Ia menyarankan agar supaya di perjalanan dinas dikurangi.
“Yang namanya Pokja – Pokja dikurangi. Biasanya dua, kadang ditambahkan. Ini dikurangi, supaya pendapatan daerah akan bertambah,” tegas Basaria. BOB