TANAMODINDI, MERCUSUAR- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon mengatakan, berdasarkan data yang ada sementara bahwa Kota Palu masih membutuhkan 1000 unit lebih Hunian Huntara (Huntara), bantuan Huntara yang dibangun Kementrian PU/PR sebeanyak 288 unit artinya sebanyak 3.456 bilik ditambah bantuan Huntara dari sejumlah NGO.
“Data persisnya bisa didapat di kantor, untuk data yang dibangun PUPR kurang lebih 288 unitnya untuk jumlah biliknya dikalikan 12 kamar sehingga sebanyak 3.456 bilik, sedangkan yang dibangun NGO ada yang pakai unit ada yang dihitung per kamar/bilik,sehingga kita tidak bisa dihitung semuanya menjadi unit, sehingga kurang lebih 1.700 bilik yang sudah terbangun,” papar Presly, Selasa (26/3/2019).
Estimasi BPBD Palu Kebutuhan Huntara berdasarkan pusat data Bapedda sebanyak 7000 an, maka apabila sudah terbangun semua huntara ini oleh PU/PR dan NGO sekitar 5.200 an bilik, maka dari jumlah ini masih dibutuhkan sekitar 1.800 an bilik Huntara berdasarkan perhitungan BPBD.
“Saat ini Huntara yang sudah selesai langsung diarahkan pengungsi untuk mengisinya, utamanya korban yang rumahnya rusak berat sehingga tidak dapat dihuni lagi serta rumahnya hilang akibat likuefaksi dan tsunami,” ujarnya
Berdasarkan ketentuan pembangunan Huntara harusnya dilengkapi faselitas dasar seperti listrik dan air, namun ini semua belum selesai hingga sekarang ini kata Presly. Sehingga warga yang hendaka menempati Huntara jadi kesulitan karena kondisi masih gelap dan tidak ada airnya.
“Ini salah satu masalah selain kekurangan jumlah Huntara seperti di Kelurahan Watusampu, Kelurahan Buluri, Kelurahan Tipo, sebab banyak pembangunan Huntara namun tidak serta merta mengurus kelengkapan pengajuan listrik, hanya membangun, maka saat ini BPBD mengusahakan lampu tenaga matahari untuk penerangan lingkungan,” jelas Presly.
Presly juga mencontohkan kondisi di Huntara Kelurahan Mamboro, tepatnya yang berada dibelakang Terminal Mamboro, kini kondisi masih gelap, semetara untuk menyambung kabel dari terminal aksesnya jauh sehingga diupayakan ada lampu tenaga surya dulu.
Kondisi ini yang harus diketahui warga, sehingga mereka tidak ada praduga pemerintah daerah menghambat, padahal kondisi ini tidak bisa cepat karena mekanismen di pusat yang mengatur. Untuk biaya beban listrik baiknya ditanggung penghuni, sebab jika pembiayaan tersedia maka akan ditanggung juga, hal ini harus diatur dalam APBD daerah, ini yang harus dipahami berbagai pihak, sehingga tidak pernyataan pemerintah tidak mau peduli kepada warga atau korban bencana.
Butuh Penambahan Tenaga Assesor
Dia mengatakan, untuk Hunian kewenangan Kementerian PU/PR, namun sebanyak 288 unit sudah terselesaikan belum ada kepastian apakah ada info penambahan sebab sudah selesai tanggung jawab pembangunan dari PU/PR, tinggal Pemkot melakukan proses pemindahan pengungsi ke Huntara, meskipun dalam perhitungan masih terdapat kekurangan jumlah unit Huntara.
Selain itu tenaga assessor saat ini yang mendata kerusakan rumah hanya sebanyak 40 orang sedangkan jumlah bangunan perumahan penduduk di Kota Palu sebanyak 110.000 unit, sehingga Presly pun telah menyampaikan penambahan tenaga assesor sebanyak 400 sampai 500 orang ke pemerintah pusat.
“Kalau Assesmentnya hanya 40 orang di lapangan, kapan bisa selesai?Komitmen pemerintah pusat kepada PU/PR tidak bisa cepat sesuai tuntutan pemerintah pusat, karena yang bekerja hanya puluhan orang, sehingga daerah kesulitan menyelesaikan tugas-tugas besar dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Meskipun begitu, kata Presly, proses validasi data terus berjalan meskipun kekurangan tenaga assessor di lapangan dan jika masih ada yang belum didata dapat melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum agar datanya bisa segera dimasukan. ABS
