LOLU SELATAN, MERCUSUAR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu terlah merampungkan 100 persen pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat Kota Palu.
Ini merupakan program dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo untuk pembuatan sertifikat tanah yang akan diserahkan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang berjumlah 7 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Sementara untuk Sulteng ditargetkan sebanyak 80 ribu sertifikat, khusus Kota Palu 2400. Makanya BPN Kota Palu mendapatkan peringkat pertama nasional karena bisa menyelesaikan target 2400 sertifikat dalam waktu 10 hari.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulteng, Ir H Jonahar MEc Dev memberikan apresiasi kepada BPN Kota Palu karena telah merampungkan 2400 sertifikat PTSL sesuai dengan target yang diberikan. “Sebenarnya kami diberikan target sebanyak 80 ribu sertifikat tetapi saat ini yang sudah rampung sebanyak 74 ribu sertifikat jadi sudah melebih target 14 ribu bidang. Kita bisa melihat hasil yang telah telah dibuat oleh BPN Kota Palu,” katanya, Senin (2/7/2018).
Setelah BPN Kota Palu telah merampungkan 100 persen sertifikat mereka langsung mendapat kunjungan dari Direktur Penatagunaan Tanah Kementrian Agraria dan Tataruang Republik Indonesia, Dr Suhendro SH MHum. Kunjungan tersebut untuk melihat dan mengecek langsung apakah sertifikat ini sudah sesuai dengan standar yang diberikan atau belum. Meskipun ada beberapa sertifikat ditemukan tidak sesuai, tetapi telah diatasi pihak BPN Kota Palu.
“Sertifikat yang dibuat untuk Kota Palu terbagi dari dua kelurahan yaitu Petobo dan Panau. Setelah sertifikat ini rampung nantinya akan diserahkan kepada masyarakat. Penyerahan itu akan diberikan langsung oleh Presiden RI. Tetapi waktu penyerahannya kami belum tahu, menunggu penyampaian dari menteri,” terangnya.
Jelasnya seluruh sertifikat yang telah dibuat ini akan tetap dipegang oleh pihak BPN Kota Palu, menunggu hingga bapak Presiden menyerahkan langsung kepada masyarakat di Kota Palu. Makanya masyarakat diminta untuk bisa bersabar menunggu waktu dari presiden.UTM
