PALU, MERCUSUAR – Pembentukan karakter kembali menjadi perhatian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulteng, melalui pelaksanaan Pojok Anti Korupsi dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025. Hal ini dalam upaya memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala BPSDM Sulteng, Dr. Mohammad Yasin Baculu, menekankan pentingnya membangun budaya birokrasi yang bersih sejak dini, karena integritas merupakan fondasi profesionalisme ASN dan benteng pertama dalam mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kerja pemerintahan.
“Pelatihan yang dilakukan menunjukkan bahwa keterlibatan Penyuluh Anti Korupsi memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai nilai-nilai antikorupsi dan etika pelayanan publik. Data resmi BPSDM Sulteng mencatat bahwa tingkat kelulusan peserta mencapai 96,15 persen, dengan nilai rata-rata post-test sebesar 94,65. Angka tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan langsung, diskusi tematik, dan penguatan materi melalui Pojok Anti Korupsi berjalan efektif,” terangnya, Senin (24/11/2025).
Keberhasilan iitu tidak lepas dari kolaborasi instruktur Latsar dan para penyuluh yang telah mengintegrasikan pembelajaran antikorupsi dalam setiap tahapan pelatihan.
“Pendidikan antikorupsi pada masa pembentukan CPNS bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga transformasional. ASN harus dibekali kesadaran moral dan sikap integritas sejak awal,” ujarnya.
Pojok Anti Korupsi sendiri menjadi ruang edukasi yang menyediakan materi, simulasi kasus, refleksi nilai, serta dialog interaktif terkait bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di birokrasi. Peserta Latsar diharapkan mampu mengenali risiko korupsi, mengembangkan keteladanan, dan menanamkan budaya kerja yang transparan.
Penelitian ini menegaskan, pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi di lingkungan Latsar CPNS merupakan strategi yang relevan dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah. Dengan capaian pembelajaran yang tinggi, BPSDM Sulteng dinilai berhasil menghadirkan model pendidikan integritas yang dapat menjadi rujukan bagi provinsi lainnya. UTM
