LOLU UTARA, MERCUSUAR – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, menyatakan akan segera memanggil Pemerintah Kota Palu bersama pihak ketiga, yakni PT Bagong Transport, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Palu. Hal ini menyusul rendahnya tingkat okupansi bus yang beroperasi dalam kondisi “lari kosong” meski sudah berjalan selama tiga bulan.
“Pengadaan bus ini awalnya ditujukan untuk menyediakan fasilitas transportasi umum yang layak bagi masyarakat. Namun, kenyataannya di lapangan belum sesuai harapan, sehingga perlu dievaluasi agar penggunaan dana APBD bisa lebih tepat sasaran,” ujar Rico saat diwawancarai oleh Media Mercusuar, Senin (14/4/2025).
Rico mengatakan, pihaknya juga tengah menunggu hasil evaluasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait efisiensi anggaran operasional BRT, yang disebut mencapai Rp16 miliar per tahun, termasuk biaya operasional dan gaji sopir untuk 25 unit bus.
“Ini menjadi beban besar bagi keuangan daerah. Karena itu, dialog antara DPRD dan Pemkot sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Menurut Rico, salah satu alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan adalah perubahan rute operasional bus agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai, kemungkinan besar rute yang ada saat ini belum menjangkau titik-titik dengan kepadatan penumpang yang tinggi.
“Banyak masukan dari masyarakat yang mengusulkan evaluasi rute dan pengurangan jumlah unit. Hal ini tentu harus dikaji lebih dalam, termasuk melalui komunikasi yang intensif dengan Pemkot,” imbuhnya.
Rico menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal program ini, agar pengelolaan angkutan massal di Kota Palu benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga kota. */JEF
