PALU, MERCUSUAR – BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan merata hingga ke wilayah pedalaman Indonesia. Sepanjang 2024, berbagai upaya dilakukan untuk menjamin seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat menikmati manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan menjadi salah satu prioritas utama lembaganya. Tak hanya melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan juga menjangkau masyarakat pelosok lewat layanan BPJS Keliling, rumah sakit apung, serta pengiriman tenaga medis ke daerah-daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS).
“Di 2024, layanan BPJS Keliling hadir di 37.858 titik dan menghasilkan lebih dari 940 ribu transaksi layanan. Kami juga bekerja sama dengan rumah sakit apung dan faskes di wilayah-wilayah seperti Papua, NTT, Kalimantan Utara, hingga Maluku untuk memastikan tidak ada peserta yang tertinggal,” jelas Ghufron dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Capaian ini turut didukung angka kepesertaan JKN yang terus meningkat, dengan total 278,1 juta peserta atau setara 98,45% penduduk Indonesia. Selain itu, 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Tak hanya memperluas jangkauan fisik, BPJS Kesehatan juga terus memperkuat layanan digital seperti Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), VIKA, hingga BPJS Kesehatan Online yang memungkinkan peserta mengakses layanan melalui video conference. Fitur-fitur seperti antrean online, telekonsultasi, dan i-Care JKN juga telah memperkuat layanan tanpa harus datang ke faskes.
“Dengan berbagai kanal ini, peserta bisa mengakses layanan lebih cepat, nyaman, dan tanpa diskriminasi. Mereka yang tinggal di kota maupun pelosok memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan,” kata Ghufron.
Dari sisi infrastruktur layanan, jumlah fasilitas kesehatan juga terus meningkat. Sepanjang 2014–2024, jumlah FKTP yang bermitra naik 28%, dan rumah sakit mitra naik hampir dua kali lipat menjadi 3.162.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian 2024 ini menandai fase maturitas Program JKN sebagai program strategis nasional. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan transparan, yang terbukti dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan DJS selama 11 tahun berturut-turut.
“Program JKN bukan hanya soal jaminan kesehatan, tapi juga tentang kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan,” ujar Kadir.
Dengan rata-rata 1,8 juta pemanfaatan layanan per hari dan dukungan keuangan yang tetap sehat, BPJS Kesehatan optimistis terus memperkuat pemerataan layanan kesehatan nasional, dari kota hingga ke pelosok negeri.
